REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri menyebutkan, pemerintah dapat memangkas kembali belanja perjalanan dinas dan belanja modal fisik. Langkah ini dilakukan untuk mempertajam realokasi anggaran dalam rangka kegiatan penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Mengutip data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Chatib mengatakan, pemerintah sudah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 43 persen dari proyeksi semula. Dalam postur APBN 2020, pemerintah menganggarkan perjalanan dinas hingga Rp 43,7 triliun yang kini sudah dipotong menjadi Rp 25 triliun.

Chatib mengatakan, kondisi social distancing dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan saat ini menyebabkan aparatur sipil negara (ASN) akan sulit melakukan perjalanan dinas. "Ini mungkin bisa dipotong lagi karena praktis orang sekarang enggak bisa berjalan (ke luar kota)," tuturnya dalam diskusi melalui live streaming, Selasa (21/4).

Chatib juga menganjurkan pemerintah memangkas lebih besar anggaran belanja modal fisik, khususnya pada pos belanja pembangunan infrastruktur yang dapat ditunda hingga tahun depan. Selain ada prioritas lain, kebijakan PSBB juga tidak memungkinkan proses pembangunan berjalan secara maksimal.

Namun, Chatib menekankan, pemotongan anggaran tentu membutuhkan komitmen dari tiap kementerian/lembaga. "Tidak mungkin Kementerian Keuangan yang melakuan sendiri. Harus ada komitmen," kata ekonom senior tersebut.

Dengan memangkas dua pos belanja tersebut, Chatib menuturkan, pemerintah dapat memprioritaskan belanja pada tiga poin di tengah pandemi Covid-19. Ketiganya adalah peningkatan kapasitas sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan kepada dunia usaha yang terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan ASN untuk bekerja dari rumah sudah efektif menekan realisasi anggaran perjalanan dinas. Pasalnya, ASN tidak melakukan perjalanan dinas sejak awal Maret sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Efektivitas tersebut digambarkan Sri dari realisasi belanja perjalanan dinas per Maret 2020 yang sebesar Rp 4,9 triliun. Jumlah ini turun 32 persen dari periode yang sama pada tahun lalu, yakni Rp 6,5 triliun. "Ini akan terus kita slow down (tekan)," ujarnya dalam paparan kinerja APBN Maret 2020 melalui telekonferensi, Jumat (17/4).

Kegiatan perjalanan dinas ASN merupakan bagian dari belanja barang yang juga tercatat tumbuh negatif 6,6 persen dibandingkan tahun lalu. Pada periode Januari sampai Maret 2020, realisasinya adalah Rp 35,2 triliun, sedangkan periode yang sama pada tahun lalu mencapai Rp 37,7 triliun.

Realokasi bujet menjadi langkah utama dan pertama pemerintah untuk memenuhi tiga fokus tersebut. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, setidaknya Rp 190 triliun belanja negara dapat dihemat dengan langkah ini. Sebanyak Rp 95,7 triliun di antaranya dari penghematan belanja kementerian/lembaga dan sisanya dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Ikuti Whatsapp Channel Republika