REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang seluruh elemen masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran 2020. Larangan mudik ini diyakini akan menahan laju angka paparan Covid-19 sehingga kerja-kerja Pemerintah, tenaga medis, rakyat, dan pemangku kepentingan lainnya bisa lebih fokus memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Saya sebagai rakyat mengapresiasi keputusan Pemerintah ini. Insya Allah, rakyat terutama para pemudik dan keluarga yang berada di kampung, paham akan pelarangan mudik ini dan menerima dengan ikhlas,” ujar anggota DPD RI Fahira Idris dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Selasa (21/4).
Menurut senator DKI Jakarta itu keputusan tegas yang diambil Pemerintah melarang mudik sangat tepat. Hal itu sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai strategi utama Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
Jika merujuk data mudik Lebaran 2019 tercatat sebesar 18,3 juta orang mudik. Pergerakan orang sebanyak ini, tentu akan memperbesar angka paparan Covid-19 di seluruh Indonesia.
“Pergerakan dan interaksi orang saat mudik itukan jumlahnya sangat besar, makanya tidak cukup hanya imbauan, tetapi memang harus dilarang tegas untuk menghindari terjadinya peningkatan kasus Covid-19," tegas Fahira.
Kata Fahira, hal penting lainnya yang harus mendapat perhatian tentunya adalah implementasi kebijakan ini terutama teknis pemberlakuannya. Terutama terkait aturan keberadaan dan operasional berbagai moda transportasi ke daerah-daerah tujuan mudik. Juga teknis atau mekanisme pengawasan di jalan tol, jalan-jalan utama, jalan lintas, segera disiapkan.
"Agar tidak ada pengguna kendaraan pribadi melintasi jalan-jalan tersebut untuk tujuan pulang kampung. Pengaturan dan pengawasan di jalan juga penting agar kendaraan logistik tidak terganggu aktivitasnya," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Fahira, yang juga perlu diperhatikan dan diatur secara matang adalah pergerakan orang yang terjadi di pulau-pulau lain di luar pulau Jawa selama masa mudik. Walau jumlahnya tidak signifikan tetapi tetap harus diperhatikan.
Fahira yakin dengan tidak adanya pergerakan orang mudik atau pulang kampung, usaha untuk menahan atau menghentikan penyebaran Covid-19 bisa lebih fokus dan maksimal.
"Kita semua tentu berharap semua warga dan semua elemen masyarakat patuh dan taat untuk tidak mudik dulu demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan tentunya keselamatan kita semua sebagai sebuah bangsa,” ucap Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika