REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia berkomitmen melindungi hak dan kepentingannya di Laut Cina Selatan. Hal itu disampaikan menyusul masih intensnya kegiatan kapal China di wilayah perairan yang disengketakan tersebut.
"Ketika hukum internasional menjamin kebebasan navigasi, keberadaan kapal perang dan kapal di Laut Cina Selatan memiliki potensi untuk meningkatkan ketegangan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan yang dapat mempengaruhi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah tersebut," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein pada Kamis (23/4).
Kendati demikian, dia tetap menyebut bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui cara damai. Sumber-sumber keamana regional mengungkapkan kapal perang Amerika Serikat dan Australia telah tiba di Laut Cina Selatan pekan ini.
Mereka bergerak di daerah dekat lokasi kapal bor yang dikontrak perusahaan minyak milik Pemerintah Malaysia, Petronas. Sebelumnya kapal milik China juga melintasi lokasi tersebut. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuding Beijing mengeksploitasi fokus dunia pada pandemi Covid-19 dengan perilaku provokatif.
Tindakan provokasi itu antara lain mengikis otonomi Hong Kong, mengerahkan tekanan militer pada Taiwan, dan mengintimidasi negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan. "AS sangat menentang intimidasi China, kami berharap negara-negara lain akan meminta pertanggung jawaban mereka," kata Pompeo.
Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Cina mengklaim hampir seluruh bagiannya sebagai teritorialnya. Namun hal itu ditentang oleh negara-negara ASEAN, termasuk AS. Aksi saling klaim sempat menimbulkan ketegangan dan berpotensi memicu konflik.
Pada KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand, tahun lalu, Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan negaranya siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan sengketa klaim Laut Cina Selatan. "Kami bersedia bekerja sama dengan ASEAN, berdasarkan konsensus yang telah dicapai, untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Laut Cina Selatan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan selama tiga tahun," kata Li pada November 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika