Kamis 23 Apr 2020 18:00 WIB

Inggris Diminta Hentikan Impor Kapas dari China

Sejumlah merek ternama menjual produk dari katun yang berasal dari Xinjiang.

Rep: Puti Almas/ Red: Friska Yolandha
Tanaman kapas
Foto: Wikipedia
Tanaman kapas

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Banyak perusahaan dan merek terkenal di dunia yang dilaporkan menutup mata terhadap kerja paksa, yang sebenarnya masih terjadi secara tidak langsung sejak era Perang Dunia II berakhir. Salah satunya terjadi di China, di mana banyak warga di Xinjiang, khususnya mereka yang berasal dari etnis Uighur berada dalam kamp penahanan. 

Menurut pengacara dan aktivis hak asasi di Inggris, merek-merek ternama seperti  H&M, IKEA, Uniqlo, dan Muji adalah di antara perusahaan yang menjual produk yang terbuat dari katun Xinjiang. Provinsi di barat laut China itu dikenal menghasilkan kapas, bahan baku utama untuk kain katun. 

Dikutip News.Trust, PBB memperkirakan setidaknya satu juta warga etnis Uighur telah ditahan dalam kamp-kamp besar yang dibuat Pemerintah China. Karena itu, terdapat dugaan bahwa mereka juga diminta untuk bekerja selama berada dalam penahanan, yang diklaim merupakan tempat untuk mendapatkan keterampilan atau disebut oleh Beihing sebagai pusat pelatihan vokasi.

Beberapa waktu lalu, H&M dan IKEA dilaporkan tidak akan lagi menerima impor kapas dari Xinjiang. Namun, Uniqlo dan Muji yang menyebut kapas dari Xinjiang sebagai titik penjualan di situs website perusahaan tersebut belum memerikan komentar terkait dugaan ini. 

Dalam sepucuk surat kepada Pemerintah Inggris, Kongres Uighur Dunia (WUC) dan Jaringan Aksi Hukum Global (GLAN) mengatakan ada bukti kuat bahwa etnis Uighur dimanfaatkan untuk melakukan kerja paksa di industri kapas China. Karena itu, organisasi ini mendesak Inggris untuk melakukan penyelidikan dan menangguhkan impor yang dibuat dengan kapas dari provinsi tersebut, kecuali jika perusahaan dapat membuktikan mereka tidak diproduksi melalui cara kerja paksa. 

Bea cukai juga harus mempertimbangkan untuk menyita impor produk dari Xinjiang yang sudah ada di Inggris. Gearoid O Cuinn, direktur GLAN, jaringan pengacara, akademisi, dan jurnalis investigas mengatakan bahwa hal itu akan menghentikan rantai pasokan dari produk yang diduga didapatkan dari cara kerja paksa. 

"Produksinya bergantung pada penahanan sistematis terbesar dari kelompok etnis sejak Holocaust," ujar Cuinn.

Lebih dari 80 persen produksi kapas di China berasal dari Xinjiang, di mana juga menjadi rumah bagi sekitar 11 juta warga etnis Uighur. Dalam surat kepada otoritas pabean Inggris, dikatakan bahwa impor kapas dari Xinjiang telah melanggar hukum negara Eropa itu, diantaranya termuat dalam undang-undang tentang impor barang buatan penjara. 

Kelompok hak asasi Uighur menggarisbawahi bukti yang menunjukkan meluasnya penggunaan tenaga kerja paksa oleh orang-orang Uighur di China dalam industri kapasnya. Termasuk dalam mengolah kapas mentah maupun mengubahnya menjadi pakaian dan barang-barang lainnya.

Sementara itu, H&M mengatakan mereka melarang kerja paksa dalam rantai pasokannya, dan tidak pernah bekerja dengan pabrik garmen di Xinjiang. Perusahaan asal Swedia itu mengatakan semua produk kapas dari China diambil melalui Better Cotton Initiative (BCI), sebuah nirlaba global yang berkomitmen untuk meningkatkan kondisi kerja di sektor ini.

BCI pada Maret lalu mengatakan bahwa pihaknya tidak akan lagi melisensikan Better Cotton dari Xinjiang mulai pada 2020-2021 dan telah mengontrak seorang ahli dari luar untuk meninjau situasi. IKEA juga mendukung ulasan BCI yang mengatakan dalam situasi apapun tidak akan menerima segala bentuk kerja paksa dalam rantai pasokan perusahaan tersebut.

Inggris telah dipuji sebagai penggerak upaya global untuk mengakhiri perbudakan di zaman modern. Bersama dengan negara-negara lain, Cina didesak untuk menghentikan penahanan massal terhadap etnis Uighur yang juga dikenal sebagai kamp konsentrasi. 

Sementara itu, GLAN mengatakan akan mempertimbangkan tindakan hukum jika  Pemerintah Inggirs tidak bertindak. Di Amerika Serikat (AS), anggota parlemen telah mengusulkan undang-undang yang bertujuan mencegah impor barang yang dibuat menggunakan kerja paksa di Xinjiang.

Puti Almas

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement