REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo mengatakan Israel akan menjadi pihak yang mengambil keputusan apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat atau tidak. Hal itu dia sampaikan saat Israel baru saja membentuk pemerintahan bersatu.

"Adapun pencaplokan Tepi Barat, Israel pada akhirnya akan membuat keputusan itu. Itu keputusan Israel," kata Pompeo pada Rabu (22/4), dikutip laman Aljazirah.

Kendati demikain, Pompeo menyebut AS akan tetap menawarkan pandangan terkait isu tersebut. "Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk berbagi pandangan kami dengan mereka tentang hal ini dalam pengaturan privat," ujarnya.

Pompeo mengaku senang pemimpin Likud Party Benjamin Netanyahu dan pesaingnya, yakni pemimpin Blue and White Party Benny Gantz, dapat menandatangani kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi darurat. Hal itu mengingat kegagalan Israel membentuk pemerintahan setelah melaksanakan tiga kali pemilu.

Pompeo tak berpikir bahwa pemilu keempat adalah untuk kepentingan Israel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis kubu Netanyahu dan Gantz, pemerintahan koalisi darurat akan berlangsung selama enam bulan.

Selama periode itu, undang-undang atau peraturan hukum yang tak berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 tidak harus diperkenalkan. Namun Israel memberi satu pengecualian yakni upaya mereka mencaplok Lembah Yordan dan permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.

Netanyahu adalah tokoh yang akan memimpin pertama pemerintahan. Menurut pernyataan bersama, dia dapat mengajukan rencana pencaplokan untuk disetujui mulai Juli mendatang.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan jika Israel mencaplok Tepi Barat, semua perjanjian antara Palestina dan Israel, termasuk AS, sepenuhnya dibatalkan. "Kami telah memberi tahu pihak-pihak internasional terkait, termasuk pemerintah Amerika dan Israel, bahwa kami tidak akan diborgol jika Israel mengumumkan pencaplokan bagian tanah kami," ujar Abbas.

Presiden AS Donald Trump telah merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahannya pada 28 Januari lalu. Rencana itu menuai banyak kritik dan protes karena dianggap sangat berpihak pada kepentingan politik Israel.

Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika