REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredar rumor kondisi kesehatan pemimpin Korut Kim Jong-un melemah. Ada juga isu yang menyebut ia meninggal, meski belum ada konfirmasi dari sumber resmi.
Menurut pengamat internasional dan guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, jika Kim Jon Un benar meninggal, dan Korut dipimpin sosok senior, maka hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan maupun Amerika Serikat dapat berpengaruh ke arah yang negatif.
"Saat ini banyak spekulasi yang beredar siapa yang menjadi pengganti Kim Jong Un. Kalau penggantinya lebih senior dari Kim Jon-un maka garis kebijakannya tentu berbeda dengan Kim Jong-un dan mempengaruhi hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan ke arah negatif," ujar Hikmahanto Juwana.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, beberapa waktu lalu dikabarkan kritis setelah menjalani operasi jantung. Namun Media Korea Utara tutup mulut terkait keberadaan Kim Jong Un.
Hikmahanto mencontohkan calon yang pantas menggantikan posisi Kim Jong-un dari kalangan senior itu yaitu bibi dari Kim Jong-un, Kim Kyong-hui.
Kim Kyong-hui pernah menjadi figur yang kuat pada masa kepemimpinan saat kakaknya Kim Jong-il menjadi pemimpin Korea Utara. "Bibinya itu mengalami masa-masa ayahnya Kim Jong-un yaitu Kim Jong-il berkuasa. Apabila Kim Kyong-hui menggantikan Kim Jong-un sebagai pemimpin Korea Utara, maka garis kebijakan pemerintahannya yang seperti di masa Kim Jong Il akan diterapkan kembali," kata Hikmahanto.
Apabila pengganti Kim Jong-un berasal dari kalangan anak muda atau lebih muda dari pemimpin Korea Utara itu, maka garis kebijakannya lebih progresif."Artinya dia akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Kim Jong Un," kata dia.
Selain itu Korea Selatan maupun Amerika Serikat harus waspada dalam menjalin hubungan dengan Korea Utara.
Hal itu dilakukan oleh Korsel maupun AS, apabila pengganti Kim Jong-un berasal dari kalangan senior.
"Kalau pengganti Kim Jong Un itu berasal dari kalangan muda, maka Korsel maupun AS dapat menjalin hubungan sepenuhnya dengan Korut," ujar Hikmahanto.
Ia mengatakan semua garis kebijakan pemerintah Korea Utara itu tergantung dari pucuk pimpinan negara itu. "Tidak ada demokrasi jadi tergantung penggantinya itu seperti apa," ujar Hikmahanto
Ikuti Whatsapp Channel Republika