REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk tidak membuat kebingungan di publik saat mengeluarkan kebijakan. Terutama kebijakan terkait pandemi Covid-19.
"Suatu kebijakan publik berpotensi gagal apabila kebijakan tersebut tidak dipahami oleh masyarakat luas," ujar ekonom senior Indef Didik J Rachbini dalam diskusi daring di Jakarta, Ahad (26/4).
Secara teoritis, lanjut dia, kebijakan publik harus dikonseptualisasikan secara jelas dan detail, yang kemudian disosialisasikan sebagai tahap paling awal dari kebijakan publik itu.
"Tahap awal ini tidak sempurna dijalankan sehingga terjadi kebingungan publik. Kondisi itu membuat sentimen negatif di masyarakat terhadap pemerintah," katanya.