REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak setiap pemerintah kabupaten melibatkan Kejaksaan Negeri dalam pendampingan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Sehingga penyesuaian anggaran tetap dalam koridor norma hukum yabg berlaku. 

"Ini akan membuat kerja cepat dalam menangani permasalahan Covid-19 tanpa kita takut bahwa langkah pemerintah daerah menyalahi aturan," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulisnya, Ahad (26/4).

Selain dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum, pendampingan juga perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ”Sehingga norma-norma keuangan negara tetap kita patuhi bersama,” lanjut Anas.

Anas mengatakan, jajaran kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya, BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini juga telah memberi arahan kepada kabupaten seluruh Indonesia dalam tata kelola APBD. Sinergi ini harus terus berlanjut dalam program penyesuaian anggaran daerah untuk penanganan Covid-19 dalam waktu relatif singkat dan jumlah besar.

Selain itu, pendampingan oleh mereka juga diharapkan dapat membantu program-program penangansn Covid-19 yang bersumber dari APBD tepat sasaran. "Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara. Selain itu, pendampingan ini membantu program-program penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD bisa lebih tepat sasaran," kata Anas. 

Ia menambahkan, pendampingan tersebut akan memastikan tata kelola keuangan negara di APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel. ”Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 juga tinggi dari masyarakat," tutur Anas. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika