REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Balaeg) DPR Firman Soebagyo menilai klaster ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurutnya RUU tersebut merupakan respon cepat dalam menciptakan lapangan kerja yang terimbas akibat Covid 19.
"Mustahil bahwa di dalam situasi ekonomi ini kita menciptakan lapangan kerja baru kalau kita tidak buat terobosan-terobosan regulasi yang memadai," kata Firman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar, Senin (27/4).
Selain itu dirinya juga menilai bahwa RUU tersebut merupakan respon cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap tumpang tindihnya regulasi. Oleh karena itu ia menilai perlu adanya pemahaman kepada publik bahwa RUU tersebut tidak hanya untuk investasi, tetapi juga sektor informal.
"Ini juga perlu ada perlindungan hukum terhadap RUU ini. Mustahil lapangan kerja tercipta tanpa adanya investasi," ujarnya.
Sementara itu Anggota Baleg Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari memahami bahwa adanya kebutuhan payung hukum terhadap sebuah upaya untuk membangkitkan ekonomi. Namun politikus Partai Nasdem itu mempertanyakan terkait bagaimana merumuskan suatu undang-undang yang bisa mengakomodasi permasalahan tumpang tindih perizinan dan birokrasi berbelit-beli, tapi di sisi lain juga bisa mengakomodasi keinginan untuk memajukan ekonomi ini tetap bisa menjamin hak-hak masyarakat.
"Jadi di satu sisi kita ingin memajukan ekonomi dengan menarik investasi agar ekonomi bergerak, tapi juga berharap RUU ini tetap mengakomodasi jaminan terhadap hak-hak itu bagaimana mengkompromikan itu?," tanyanya.
Anggota Baleg Fraksi PKB Sukamto mempertanyakan siapa pihak yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di tengah kondisi seperti saat ini. Sementara UMKM banyak yang gulung tikar.
"Maka mohon ini menjadi perhatian, jalan keluarnya seperti apa? Siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluasnya? Apakah negara, kita yakin dalam kondisi seperti ini? Kalau tidak menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, lalu mau diapakan bangsa kita yang mayoritas banyak pengangguran?," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika