REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati, Arif Satrio Nugroho, Antara
Kartu prakerja tercatat telah dimiliki oleh 8,4 juta orang. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkap jumlah pendaftar program kartu prakerja sejak dibuka 11 April 2020 lalu hingga Selasa (28/4).
Masyarakat yang telah terdaftar tetapi belum menjadi peserta program kartu pra kerja gelombang pertama bisa sabar menunggu. Karena program ini akan digelar hingga 30 gelombang hingga akhir Novemver 2020.
"Sejak pendaftaran kartu prakerja dibuka oleh Menko Perekonomian selaku komite cipta kerja pada 11 April 2020 hingga Selasa pagi hari ini, jumlah pendaftar lewat situs www.prakerja.go.id mencapai sekitar 8,4 juta orang," ujarnya saat video conference akun Youtube saluran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (28/4).
Ia menambahkan, jumlah peserta yang ditetapkan lolos pendaftaran di gelombang pertama sebanyak 168.111 orang. Peserta yang lolos gelombang pertama telah mendapatkan transfer saldo di virtual account rekening masing-masing senilai Rp 3,55 juta.
Kendati demikian, ia menambahkan, dari dana yang diterima itu ada yang dialokasikan khusus untuk membeli pelatihan sebesar Rp 1 juta. Ia mencontohkan misalnya harga satu pelatihan sebanyak Rp 150 ribu, para peserta bisa membeli tujuh modul.
Denni mempersilakan peserta yang telah menerima dana kartu prakerja supaya memilih dan membandingkan aneka paket pelatihan yang ada di delapan digital
platform. Di situ, dia melanjutkan, tersedia 2 ribu jenis pelatihan yang bisa dipilih.
Meski uang untuk pelatihan boleh tidak langsung dihabiskan, ia mengingatkan peserta tidak lupa membeli paket pelatihan dan menuntaskannya karena ada masa berlaku hingga 31 Desember 2020.
"Pilih yang tepat untuk kebutuhan kita, pilih yang harganya kompetitif, hingga yang paling memberikan manfaat. Paket ini bisa satu demi satu diselesaikan, kemudian peserta gelombang pertama begitu selesai pelatihan bisa mengklaim insentif pascapenuntasan pelatihan yang besarnya 600 ribu per bulan selama empat bulan dan uangnya ditransfer ke rekening bank atau e-wallet masing-masing peserta," katanya.
Insentif itu, dia melanjutkan, bisa dipakai untuk apa saja misalnya membeli beras, bayar listrik, hingga membeli makanan. Kemudian, dia melanjutkan, peserta penerima program prakerja gelombang kedua ditambah.
Penambahan sesuai dengan arahan dari Menko Perekonomian. Peserta gelombang kedua ditutup sepekan lalu.
"Insya Allah paling lambat nanti petang para calon peserta mendapatkan notifikasi pesan singkat dari manajemen pelaksana yang menyampaikan bahwa mereka mendapatkan kartu prakerja. Jumlahnya sekitar 288 ribu orang," katanya.
Kemudian, dia melanjutkan, peserta program kartu prakerja gekombang tiga bisa ditambah lagi sampai 600 ribu orang. Ia meminta pendaftar program ini untuk terus bersabar dan meminta masyarakat yang tidak terlalu terdampak untuk mengalah kepada peserta lain yang lebih membutuhkan karena pendapatan dan daya belinya menurun karena pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) ini. Jadi, ia meminta pendaftar memberikan kesempatan pada calon peserta yang lebih terdampak.
"Kemudian pendaftar yang belum menjadi peserta di gelombang satu dan dua masih bisa bergabung di gelombang tiga, empat, lima, hingga 30 gelombang sampai pekan keempat November 2020," ujarnya.
Diharapkan dengan program ini, dia melanjutkan, bisa mewujudkan misi menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pembelajar. Masyarakat bisa terus belajar untuk memperbaiki diri sendiri.
"Belajar sepanjang hayat, ini yang kami ingin capai di kartu prakerja," ujarnya.
Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Infklusif (DNKI) mengimbau penerima dana Kartu Prakerja juga menyisihkan insentif yang diberikan untuk menabung atau menjadi modal usaha. “Kami berharap dana yang disediakan pemerintah tidak habis untuk konsumtif tapi bisa dijadikan modal untuk kembangkan usaha,” kata Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya.
Insentif Kartu Prakerja mencapai Rp 600 ribu per bulan yang diberikan selama empat bulan kepada penerima manfaat. Meski jumlahnya tidak besar, namun Edy menyakini banyak usaha yang bisa dimulai dengan modal yang sedikit.
Pemerintah, lanjut dia, siap membantu permodalan termasuk akses lembaga keuangan formal untuk meningkatkan skala bisnis. “Kami bisa mendorong mereka mengakses kredit mulai mikro, kemudian naik ke kecil dan komersial,” katanya.
Selain modal usaha, lanjut dia, insentif yang diterima juga bisa disisihkan untuk kebutuhan lain. Misalnya menabung yang dinilai memiliki manfaat terutama ketika menghadapi masa pandemi Covid-19.
“Kalau masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan formal, dia bisa menabung. Menabung itu banyak kegunaannya apalagi di masa pandemi ini menabung menjadi hal utama,” katanya.
Pemerintah optimistis program Kartu Prakerja juga memberikan sisi positif lain. Yakni mendorong tingkat inklusi keuangan masyarakat karena metode pembayaran yang dilakukan secara digital.
“Kami berharap dari mitra pembayaran digital ini, inklusi keuangan bisa naik,” kata Gede.
Saat ini, ada empat mitra pembayaran digital dalam program Kartu Prakerja yakni Bank BNI, OVO, LinkAja, dan GoPay. Menurut dia, keamanan dan kemudahan yang dimiliki mitra pembayaran digital diharapkan mendukung program Kartu Prakerja sekaligus percepatan inklusi keuangan.
“Semakin meningkat pemanfaatan infrastrukur dan teknologi, semakin meningkat pergerakan perilaku masyarakat dari tunai ke digital,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Ketanagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius menambahkan dalam program ini pemerintah tidak menggunakan metode tunai namun uang digital atau melalui perbankan agar sejalan dengan inklusi keuangan.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut potensi untuk menambah mitra kanal dan mitra pelatihan Kartu Prakerja. Termasuk mitra pembayaran itu besar karena pemerintah membuka ruang untuk berpartisipasi.
“Potensinya sangat besar kepada yang mau jadi platform baik pelatihan dan terkait dengan keuangan sangat besar dan silahkan mendaftar, tidak ada privilege (keistimewaan) yang mana yang dipilih atau tidak,” katanya.
Syarat untuk menjadi mitra digital termasuk yang bertugas menyalurkan pembayarannya, kata dia, cakupan layanan berskala nasional, sistem informasi dan teknologi yang memadai, memiliki aplikasi daring dan untuk swasta, berbadan hukum perseroan terbatas dan izin usaha.
Kartu prakerja memang digelontorkan sebagai bentuk insentif ke masyarakat yang terdampak akibat efek pandemi corona. Peluncurannya namun disertai kritik yang mengatakan, masyarakat lebih butuh makan ketimbang pelatihan.
"Warga saat ini butuh jaminan pangan dan sumber uang. Memberi ikan pada saat krisis lebih baik daripada memberi kail. Maka, memberi bahan pangan dan bantuan langsung lebih berfungsi daripada mengasah skill dengan pelatihah," kata politikus PDIP dan anggota DPR, Muhammad Nabil Haroen, dalam pesannya, Jumat (24/4).
Ia menilai pada dasarnya Kartu Prakerja itu inisiatif bagus dari pemerintah. Maka, mekanisme pengawalan sekaligus pemantauan harus tepat, dengan regulasi yang jelas. Program Kartu PraKerja pun, menurut dia, harus didukung dengan pemaksimalan programnya. Namun, ada beberapa hal yang harus direvisi dari program ini.
"Skema pelatihan untuk peningkatan skill itu bermanfaat pada situasi normal, dengan kondisi ekonomi yang bertumbuh. Pada saat krisis, pelatihan itu salah sasaran," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus memastikan perbaikan sistem pendaftaran dan evaluasi program Kartu Prakerja. Ia mengaku medapat laporan bahwa banyak penyalahgunaan pendaftaran Kartu Prakerja karena sistemnya bisa diakali.
"Ini harus jadi bahan evaluasi agar program Kartu Prakerja benar-benar tepat sasaran. Uang yang diberikan pemerintah juga akan bermanfaat jika penerima bantuan memang benar-benar membutuhkan," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika