REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- House of Representative Amerika Serikat (AS) meluncurkan penyelidikan terhadap keputusan Presiden Donald Trump menghentikan pendanaan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Senin (27/4). Departemen Luar Negeri AS diberi waktu sepekan untuk menjelaskan langkah tersebut.
Perwakilan Demokrat yang bertindak sebagai ketua komite, Eliot Engel, mengatakan WHO memang tidak sempurna. Dia pun mendukung adanya reformasi di lembaga itu.
"Tapi tentu saja memotong pendanaan WHO, sementara dunia menghadapi tragedi Covid-19, bukanlah jawabannya," ujar Engel.
Dia meminta Departemen Luar Negeri AS menyediakan 11 set dokumen atau informasi lain yang terkait dengan keputusan menghentikan pendanaan. Materi yang diminta termasuk daftar pertemuan antarlembaga antara 1 Desember dan 14 April, yakni saat pendanaan untuk WHO dibahas.
Kemudian daftar otoritas hukum di mana pemerintah akan melakukan penangguhan dana serta dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan administrasi WHO. Semua dokumen itu harus diserahkan selambat-lambatnya pada 4 Mei pukul 17.00 waktu setempat.
Jika hal itu tak dilakukan, Engel mengatakan komite akan mempertimbangkan semua tindakan yang ada. Engel memiliki wewenang mengeluarkan panggilan pengadilan kepada agen-agen federal.
Trump memutuskan menangguhkan pendanaan untuk WHO pada 14 April. Dia menuding WHO bertindak China-sentris dan mempromosikan disinformasi China tentang virus corona baru. WHO telah membantah semua tuduhan tersebut.
Keputusan Trump memicu kritik, baik dari dalam negeri maupun sekutunya di luar negeri. Beberapa anggota Demokrat menuding Trump menggunakan WHO dan China sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari apa yang mereka pandang sebagai kesalahan penanganan terkait pandemi.
Namun, sebagian besar anggota Partai Republik mendukung keputusan Trump. Mereka memuji penanganannya atas krisis kesehatan serta menyerukan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mundur.
AS merupakan pendonor terbesar WHO. Tahun lalu, negara itu menyumbang 400 juta dolar AS atau sekitar 15 persen anggaran WHO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika