REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. KSPI menilai UU itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat kini.
"Sebagai contoh pasal sanksi terlalu rendah, kalau tidak menggunakan alat pelindung diri atau K3 di pabrik didenda Rp100 ribu," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (28/4).
Permintaan revisi UU nomor 1 tahun 1970 tersebut dilontarkan Iqbal terkait momentum peringatan Hari Keselamatan Kerja yang diperingati setiap tahun pada 28 April. Menilik UU Keselamatan Kerja sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, KSPI mendorong pihak eksekutif maupun legislatif menggunakan hak inisiatif agar segera melakukan revisi.
"Dalam revisi tersebut hendaknya lebih tegas," ujar Iqbal.
Apabila pemerintah mau melakukan revisi UU nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, semua perusahaan akan lebih sadar dan peduli untuk melindungi setiap pekerjanya. Misalnya penyiapan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja, setiap pabrik wajib memiliki panitia K3 hingga pelibatan serikat buruh setiap pemeriksaan berkala K3.
"Hal-hal seperti itu harus lebih tegas lagi dalam revisi undang-undang," katanya.
Secara umum, KSPI melihat aspek kesehatan dan keselamatan kerja belum menjadi isu utama di Indonesia dalam hal ketenagakerjaan. Selama ini lebih kepada isu upah, jaminan sosial atau pekerja kontrak. "Harusnya hari ini atau tahun depan menjadi isu utama," ujarnya.
Pengarusutamaan tersebut dinilai KSPI karena Indonesia sudah masuk kategori negara industri berdasarkan tolok ukur Produk Domestik Bruto (PDB) sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB manufaktur menyumbang sebesar 54 persen, sedangkan pertanian hanya 36 persen.
"Artinya Indonesia sudah menjadi negara industri. Kalau sudah industri K3 harus ketat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika