REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyinggung staf khusus Presiden RI Joko Widodo hingga program Prakerja saat rapat bersama KPK pada Rabu (29/4). Ia mempermasalahan tindakan stafsus Jokowi hingga proses penunjukkan platform digital untuk program Prakerja.
Arteria lantas menyebut penunjukan platform digital untuk Prakerja senilai Rp 5,6 triliun yang dilakukan tanpa tender. Ia meminta KPK melakukan pengawasan dan pengusutan soal penunjukkan vendor tersebut.
"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa ketua (KPK) Permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi. Bagaimana strategi pengawasannya. Tidak cukup dengan mundur pak. Ini korupsi," kata Arteria.
Kemudian, Arteria juta menyinggung salah satu vendor Ruangguru yang CEO-nya merupakan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Delvara. Belva telah mundur dari jabatannya menyusul beragam kritikan dari publik soal penunjukan Ruangguru sebagai salah satu platform digital yang memberikan pelatihan online Prakerja.
"Pemilik sahamnya ada di Singapura ada di Amerika. Kok begini konyolnya kita. Siapa terlibat harus diusut," ujar dia.
Tak berhenti di situ, Arteria juga menyinggung ulah Staf khusus presiden lainnya, Andi Taufan Garuda. Ia menyoal tindakan Andi Taufan yang menyurati camat dengan kop Sekretariat Negara (Setneg) agar perusahaannya, PT Amartha mendapat dukungan dalam menangani Covid-19. "Ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama Covid. Bubarin aja staf khusus," kata Arteria.
Arteria mengaku tidak habis pikir dengan tindakan para stafsus ini. Sehingga, Arteria pun meminta seluruh tindakan Stafsus Presiden yang tidak tepat agar diusust pada Ketua KPK Firli Bahuri yang hadir di rapat tersebut. "Saya muda enggak pernah rampok uang rakyat," kata Arteria menutup pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika