REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai, kalau rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China benar, maka itu telah melukai perasaan publik khususnya di tengan kondisi pandemi Covid 19. Sebab, saat ini justru banyak tenaga kerja Indonesia yang mengalami PHK dampak dari Covid 19.
"Terkait dengan info, kalau kabar rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal China masuk ke Sulawesi Tenggara benar, itu jelas tidak bisa dicerna oleh nalar dan melukai perasaan publik," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4).
Baidowi menilai kebijakan itu melukai perasaan publik, karena di satu sisi Pemerintah menerapkan larangan mudik dan juga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah bahkan yang nekat mudik pun harus putar balik. Selain itu, menurut dia, para tenaga kerja lokal banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelaku usaha justru tutup tidak berproduksi.
"Namun, di sisi lain, justru orang asing terkesan diberi karpet merah," ujarnya lagi.
Wakil Sekjen DPP PPP itu mengatakan jangan semuanya diukur oleh ekonomi, karena yang terpenting saat ini adalah penanganan Covid 19 dengan berbagai skema agar segera tuntas. Karena itu, menurutnya nanti setelah pandemi Covid 19 mereda, baru kita lakukan pemulihan pembangunan ekonomi.
Sebelumnya, rencana kedatangan sekitar 500 TKA asal China ke Sultra yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU. Gubernur dan DPRD Sultra telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sultra.