REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah menyentuh hingga 60 persen masyarakat Indonesia. Bansos tersebut diberikan melalui berbagai bentuk, dari dukungan di tingkat rumah tangga sampai ekspansi bantuan sosial seperti Kartu Prakerja.
"Jadi, lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bantuan sosial melalui satu dan lain hal," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR melalui virtual, Kamis (30/4).
Untuk 20 persen masyarakat termiskin, Sri menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selama pandemi, indeks bantuan per komponen naik 25 persen, menyebabkan tambahan anggaran Rp 8,3 triliun menjadi Rp 37,4 triliun pada 2020.
Sementara itu, Kartu Sembako untuk 20 juta KPM mampu menjangkau 35 persen masyarakat termiskin. Kemudian, subsidi listrik untuk 24 juta rumah tangga (RT) pengguna listrik 450 VA dan 7,2 juta RT pengguna listrik 900 VA mampu mencapai 50 persen masyarakat terbawah. Subsidi diberikan selama tiga bulan, dari April hingga Juni.
Program berikutnya yang disebutkan Sri adalah bantuan langsung tunai (BLT) tambahan berupa bansos tunai non-Jabodebatek. Penerimanya disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. "Yakni, 20 juta orang di atas kelompok penerima Kartu Sembako. Makanya dia masuk ke desil 40 persen menuju 50 persen masyarakat terbawah kita," katanya.
Selain itu, ada bantuan sembako untuk Jabodetabek yang ditujukan untuk 1,3 juta KPM DKI Jakarta, sementara sisanya untuk warga Bodetabek. Sri menuturkan, hal ini mendekati desil keenam yang berarti menjangkau 60 persen masyarakat terbawah di Indonesia.
BLT dana desa di luar PKH, Sri mengatakan, mencakup 50 persen masyarakat termiskin. Bansos ini ditujukan untuk 11 juta KPM selama tiga bulan dengan anggaran Rp 21,2 triliun atau maksimal 45 persen dari dana desa per desa.
Sri mengakui, lapisan bansos ini masih memungkinkan ada masyarakat yang menerima bansos dobel. “Tapi, memang kami mencoba memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Tidak kalah penting, Sri menambahkan, program Kartu Prakerja dapat menyentuh lapisan enam hingga tujuh atau 60 hingga 70 persen masyarakat terbawah. Program ini diakuinya menimbulkan banyak sekali pembicaraan di masyarakat mengenai data, sasaran, eksekusi, hingga koordinasi.
Namun, Sri memastikan Presiden Joko Widodo terus melakukan rapat-rapat, termasuk dengan daerah, untuk memperbaiki eksekusi semua bansos. "Semoga akan membaik dan jelas targetnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika