REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pakar Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) Maulina Pia Wulandari mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberi sanksi tegas kepada warga yang tidak patuh aturan. Hal ini diungkapkan mengingat Pemkot Malang tengah mengajukan ulang kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"PSBB di Malang Raya berjalan efektif jika ada Peraturan Wali Kota (Perwali) berupa sanksi dan hukuman bagi warga yang tidak mau patuh serta kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk menaatinya," kata Pia, Republika, Jumat (1/5).
Menurut Pia, sanksi lemah akan membuat masyarakat sulit mematuhi aturan. Mereka akan terkesan menawar aturan sehingga aturan pun tidak berjalan baik. Oleh sebab itu, Pia sangat mendorong adanya sanksi yang kuat terkait kebijakan PSBB.
PSBB dapat efektif apabila sistem jaring pengaman sosial diterapkan secara terpadu, sistematik dan transparan. Data para penerima bantuan sosial di setiap kelurahan juga harus valid agar tepat sasaran. Jaring pengaman sosial sendiri merupakan konsekuensi yang harus diberlakukan selama PSBB berlangsung.
Selain itu, PSBB harus dilaksanakan serentak oleh pemerintah di sekeliling Kota Malang. Jika ketiga daerah melaksanakannya, Pia yakin PSBB akan berjalan sukses. Dia juga berharap, pelaksanaan PSBB dapat dilakukan sesegera mungkin supaya dampak buruk Covid-19 seperti jumlah pasien yang besar bisa diminimalisasi.
Pia tak menampik, terdapat hal yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan PSBB seperti di Jakarta. Kebijakan di daerah tersebut kurang efektif mengingat jumlah pasien Covid-19 masih terus bertambah. Dari sini, Pia berharap, kekurangan pelaksanaan PSBB di kota lain tidak terjadi di Malang Raya.
"Mudah-mudahan masyarakat kota Malang bisa jauh lebih tertib," ujar Pia.
Menurut Pia, keberhasilan PSBB bergantung pada bagaimana sosialisasi PSBB di masyarakat. Pemerintah harus mampu menyampaikan pesan PSBB ke masyarakat dengan baik. Yang pasti, warga harus memiliki kesadaran tinggi terkait pentingnya penerapan kebijakan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika