REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem meminta pelaksanaan latihan daring yang disediakan oleh delapan vendor dalam program Prakerja dihentikan dahulu. Nasdem menilai program pemberian pelatihan dengan anggaran 5,6 triliun untuk 5,6 juta orang itu mubazir.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad M Ali mengatakan dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai Nasdem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyediaan layanan (provider). Nasdem menilai, selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazzard).
"Oleh karena itu DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (1/5).
Nasdem menilai, akan lebih tepat jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK. Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat.
Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona.
Partai Nasdem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Nasdem meminta, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan.
"Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata dia.
Partai Nasdem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Evaluasi ini, kata Ali menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung.
Dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak 11 April 2020 yang lalu, program yang mengalokasikan dana hingga 20 triliun rupiah ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Yang paling menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi Covid-19.
Ada yang dipandang tidak pas dan tidak patut dalam implementasinya. Dana 5,6 triliun rupiah dipandang terlalu besar untuk program pelatihan daring yang ditawarkan bagi 5,6 juta peserta.
"Walhasil, sebuah program yang baik dengan tujuan yang baik pula malah menjadi kesia-siaan. Program ini bahkan dipandang hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider). Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan Kartu Prakerja ini," ujar dia.
Program pelatihan ini sendiri, kata Ali, tetap penting dan harus ada dalam program Kartu Prakerja ini. Namun model pelaksanaannya harus relevan dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Demikian pula alokasi dana dan turunan-turunan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika