REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar data penerima bantuan sosial dibuka secara transparan kepada publik sehingga tak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Data tersebut berupa daftar nama warga yang mendapatkan bantuan, kriteria untuk mendapatkan bantuan, dan juga jenis bantuan yang terima.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di Istana Bogor, Senin (4/5)

Dengan begitu, pemerintah pusat dan daerah pun dapat segera melakukan koreksi di lapangan jika ditemukan data yang tidak tepat sasaran menerima bantuan sosial tersebut. Bansos yang diberikan kepada masyarakat yang paling terdampak pun beragam. Tak hanya dari pemerintah pusat namun juga dari pemerintah daerah.

Jokowi menyebut, berdasarkan laporan dari Menko PMK, seluruh bansos yang diberikan sudah berjalan, baik PKH, paket sembako, BLT, dana desa, dan lain-lain. Namun, Jokowi meminta agar bansos yang diberikan tersebut tepat sasaran.

“Tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini. Ini sudah semuanya bisa diterima,” ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar Mensos dan juga kepala daerah hingga kepala desa turun ke lapangan menyisir warga yang membutuhkan bantuan sosial. Terakhir, Jokowi ingin agar tiap daerah membuat hotline pengaduan sehingga jika ditemukan penyimpangan dalam pembagian bantuan sosial ini dapat segera diketahui.

“Saya minta juga diberi fleksibilitas juga kepada daerah agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat, dapat segera dicarikan solusinya,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika