REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Mantan diplomat senior Korea Utara meminta maaf setelah mengatakan pemimpin Kim Jong-un sakit parah sehingga dia tidak bisa berdiri, Senin (4/5). Pernyataan itu membuatnya muncul di berbagai media dan memberikan sesuatu yang salah.
"Apa pun alasannya, aku meminta maaf kepada semua orang," ujar pembelot dari Korea Utara, Thae Yong Ho.
Wakil duta besar Korea Utara untuk Inggris ini sebelumnya adalah sosok yang mengelola dana rahasia Kim. Dia melarikan diri ke Korea Selatan pada 2016 dan salah satu dari sepasang pembelot yang terpilih sebagai anggota parlemen bulan lalu.
"Saya sadar bahwa salah satu alasan mengapa banyak dari Anda memilih saya sebagai anggota parlemen adalah dengan harapan analisis dan proyeksi yang akurat tentang masalah Korea Utara," kata Thae dalam sebuah pernyataan.
Tapi, Thae menyadari pernyataan tentang kondisi Kim nyatanya tidak benar. Kim sebelumnya menghilang dari media pemerintah selama berminggu-minggu yang memicu banyak spekulasi tentang kesehatan dan keberadaannya. Akan tetapi akhir pekan lalu media Korea Utara menerbitkan foto-foto Kim pada upacara pemotongan pita untuk peresmian pabrik pupuk.
Kemunculan Kim kembali merupakan pukulan terhadap kredibilitas beberapa pembelot kelas atas dari Korea Utara. Mereka adalah sosok-sosok yang berspekulasi bahwa Kim menderita penyakit serius atau bahkan meninggal dunia. "Saya merasakan kesalahan dan tanggung jawab yang berat," kata Thae.
Seorang pembelot terkemuka lainnya yang terpilih di parlemen, Ji Seong-ho, mengatakan dia 99 persen yakin bahwa Kim telah meninggal setelah operasi kardiovaskular. Pengumuman kematian pemimpin Korea Utara itu pun akan dilakukan pada akhir pekan.
Sehari sebelum kemunculan Kim, Ji mengatakan dia telah menerima informasi tentang kematian Kim dari sumber yang tidak bisa diungkapkan. Setelah kemunculan Kim, Ji belum kembali angkat bicara.
Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan mengkritik kedua pembelot itu karena kecerobohan. Penyataan mereka dianggap lebih serius daripada hanya memberi informasi yang salah kepada publik. Bahkan, salah satu anggota partai menyebut mereka harus dikeluarkan dari komite intelijen dan pertahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika