REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyurati Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkoperek) terkait dengan adanya permasalahan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) serta Program Kartu Prakerja.
"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai, maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," katanya di Kota Semarang, Senin (4/5).
Terkait dengan surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bansos yakni banyaknya jenis bantuan dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir akan menimbulkan konflik di lapangan. "Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp 600 ribu itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp 200 ribu agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," ujarnya.
Mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut juga meminta agar penyaluran bantuan diserahkan pada kabupaten/kota atau pemerintah desa sebab mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. "Kami berharap usulan ini disetujui, tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui pasti repot, maka kami berikhtiar kepada Mensos agar bisa dibantu," kata Ganjar.
Mengenai kartu prakerja, Ganjar mengungkapkan banyak buruh di Jateng yang kesulitan mengakses program itu akibat beberapa faktor yang jadi penyebabnya yaitu mulai dari tingkat pendidikan hingga akses internet. "Kami usul kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offline dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," ujarnya.
Terkait dengan Jaring Pengaman Ekonomi, Ganjar mengatakan akan fokus dalam mengembalikan industri kecil dan menengah (IKM) serta saat ini pihaknya telah melakukan pendataan dan penyiapan pola bantuan agar para pelaku IKM dapat bangkit kembali.
"Kami harapkan segera dieksekusi sehingga saat pandemi ini selesai, mereka sudah bisa berlari, bukan menunggu selesai dulu. Teman-teman dari bagian ekonomi sudah saya minta menyusun semuanya, soal pembiayaan kami akan kerja sama dengan Bank Jateng dan Jamkrida sebagai 'backup' permodalan. Saya minta ini dipercepat agar denyut ekonomi IKM bisa kembali bergerak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika