REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat (Jabar) menyatakan jumlah kepala keluarga (KK) miskin dan miskin baru yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di provinsi ini sebanyak 1,046.829 KK yang tersebar di 18 kabupaten dan satu kota, yakni Kota Banjar.
"Jadi mereka itu yang berhak mendapatkan BLT DD sebesar Rp600.000 setiap bulannya selama tiga bulan mulai dari April hingga Juni 2020," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung, Senin (4/5).
Dedi mengatakan, dana desa dari pemerintah pusat mayoritas sudah cair dan di antaranya masih dalam proses pencairan serta pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa terkait dengan pergeseran anggaran desa dari dana desa yang dilegalkan melalui SK Bupati masing-masing daerah.
"Untuk progresnya bagi dana desa yang sudah cair itu biasanya untuk penerima bantuan itu diikat oleh keputusan bupati itu berdasarkan Musdes. Jadi didahului musdes terkait pergeseran desa untuk BLT DD," kata Dedi.
Menurut dia, per tanggal 28 April 2020 SK Bupati sudah turun karena tanpa SK tersebut dana desa tidak akan cair dan pada tahap pertama penyaluran, sudah mencapai kurang lebih sekitar 20,18 persen yang tersalurkan. Sedangkan dari 5.312 desa di Jabar, per 27 April 2020 sebanyak 2.649 desa sudah cair dana desanya.
"Ini artinya dana sudah ada di rekening desa. Tapi yang lainnya bukan berarti tidak cair, melainkan sedang dalam proses pencairan," kata dia.
Menurut dia pemberian dari BLT dana desa itu diberikan untuk tiga kali, kata dia, dalam jangka waktu tiga bulan, itu berarti bisa April, Mei, Juni atau Mei, Juni, Juli 2020 atau hal tersebut tergantung dengan proses pencairan dana desa.
Penyaluran sampai ke masyarakat melalui rekening bank atau transfer dan bisa diambil melalui ATM namun juga pemerintah desa melalui BUMDes bekerja sama dengan pihak bank untuk membuka tempat pencairan BLT DD.
"Kalau kemarin dalam juknis sebetulnya tujuannya bagus kenapa ditransfer itu agar meminimalisir terjadi penyebaran Covid-19 lewat uang fisik, kalau tunai kan uang itu muter," kata dia. "Nah dana desa itu ada di rekening desa, dari rekening desa si kepala desa sudah melakukan komunikasi dengan bank," lanjut dia.
Dia menambahkan setelah kepala desa bekerja sama dengan bank, warga tidak akan sulit untuk membuka rekening baru karena desa telah memberikan data penerima. "Bank bantu membuka rekening buat warga," kata dia.
Sementara itu terkait data penerima, kata Dedi, hal itu dibahas juga dalam Musdes. "Di Musdes itu juga bercerita total jumlah data baik data miskin yang ada dan yang baru. Dan itu sudah dilakukan pemilahan mana yang rutin dari PKH, mana yang akan mendapatkan bantuan dari Kemensos, dana desa, bantuan provinsi. Jadi sudah masing-masing dipilah," kata dia.
Bahkan, lanjut Dedi, ada beberapa titik desa yang membuat stiker penanda bantuan di rumah warga dengan berbeda-beda warna seperti kepala keluarga penerima PKH diberikan stiker merah.
"Hal itu merupakan jaminan agar tidak ada duplikasi. Namun kalau duplikasi ada, masyarakat biasanya enggak enak karena dia menerima sementara yang lain tidak. Sekarang banyak kericuhan bukan karena tidak menerima tapi kenapa bantuan tidak semua diberikan. Artinya jiwa solidaritas mereka tinggi," kata Dedi.
Padahal, katanya, waktu penyaluran bantuan sosial itu berbeda-beda dan begitu pula dengan penerimanya. "Contohnya BLT DD di RW sekian ada sekian KK dibagikannya, lainnya ada yang dapat bansos dari provinsi dan lainnya ada yang dapat dari Kabupaten. Cuma karena turun tidak bersamaan inilah yang perlu terus dijelaskan ulang," ujar dia.
Sementara itu untuk pengawasan di lapangan, kata Dedi, ada sampai tujuh arah pengawasan dan yang pertama badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintah kecamatan karena ada verifikasi dari camat untuk pencairan, kemudian ada dari kepolisian, babinsa kamtibmas, dan ada penggiat LSM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika