REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi, potensi peningkatan kemiskinan akibat pandemi Covid-19 lebih besar terjadi di perkotaan. Sebab, penyebaran virus saat ini banyak terpusat di wilayah urban.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, untuk skenario berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 3 juta. "Sementara, di pedesaan 2,6 juta orang," katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (5/5).

Untuk skenario lebih berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 6 juta, sementara di pedesaan 2,8 juta orang. Dalam skenario sangat berat, Faisal mengatakan, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan dapat mencapai 9,7 juta dan di pedesaan hanya 3 juta orang.

Faisal menekankan, yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah kemungkinan potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah. Salah satunya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa. 

"Sehingga lonjakan jumlah kasus Covid-19 di wilayah pedesaan tak dapat dihindari," tuturnya.

Dampaknya, Faisal menambahkan, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan akan lebih besar dibandingkan prediksi di atas. Artinya, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial dan lainnya, menjadi semakin besar.

Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri juga sempat menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, pemerintah memfokuskan penanganan dampak Covid-19 di kawasan perkotaan mengingat 55 persen populasi Indonesia tinggal di sana.

Seain itu, kepadatan penduduk di urban cukup tinggi dibandingkan kawasan pedesaan. Dampaknya, permintaan terhadap kebutuhan bahan pokok, terutama pangan, pasti lebih tinggi. "Jadi, pemerintah fokus di sana," katanya dalam diskusi online, Selasa (21/4).

Chatib menganjurkan, pemerintah harus siap memperluas cakupan jaring pengaman sosial untuk menjangkau masyarakat perkotaan. Bantuan sosial sepatutnya diberikan tidak hanya kepada kelompok miskin, melainakan ke semua orang terdampak dan harus tinggal di rumah, termasuk masyarakat urban.

Seiring dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Working From Home (WFH), Chatib menjelaskan, pemerintah harus mengompensasi masyarakat. Apabila kesejahteraan mereka tidak dapat dijamin untuk tinggal di rumah, masyarakat akan memilih keluar untuk bekerja. Dampaknya, tingkat penyebaran sulit diatasi dan efek ke ekonomi semakin dalam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika