REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah pusat sedang mengkaji untuk menanggung seluruh bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DKI Jakarta. Rencana ini seiring dengan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengenai kekurangan anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Sebelumnya, pemerintah pusat berbagi tugas dengan Pemda DKI Jakarta untuk menggelontorkan bantuan kepada masyarakat Jakarta yang terdampak Covid-19. Sementara pemerintah pusat bertanggung jawab ke 2,6 juta warga rentan miskin, Pemda DKI Jakarta memberi bantuan ke 1,1 juta orang lainnya.
Tapi, saat ini, Pemda DKI Jakarta disebutkan Sri mengalami kesulitan anggaran. "Mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat cover terhadap 1,1 juta orang. Sekarang, semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5).
Sri tidak segera menyampaikan kepastian pengalihan tanggung jawab tersebut dan berapa anggarna yang dibutuhkan. Hanya saja, ia menyiratkan, apabila memang benar bantuan sosial seluruh warga DKI Jakarta harus dicover pemerintah pusat, akan dilakukan kajian untk menghitung kebutuhan dana tambahan.
Merujuk data Kementerian Sosial, Sri menambahkan, penyaluran bantuan sembako untuk daerah Jabodetabek sudah mencapai lebih dari 80 persen. Jangkauan ini jauh meluas dibandingkan pelaksanaan awal pada pekan lalu yang baru mencakup 10 persen dari keseluruhan target penerima.
Sri mengakui, penyaluran bantuan sembako banyak menimbulkan berita mengingat tantangan besar dalam persiapan logistik dan distribusi. Tapi, seiring waktu, terjadi peningkatan secara signifikan. "Ini berarti, sudah semakin merata," katanya.
Pada pekan lalu, Sri menyebutkan, penyaluran sempat terhambat di Jakarta Barat yang kini sudah mulai teratasi. Ia memastikan, pemerintah terus melakukan pemantauan mengenai ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan sembako maupun jenis bantuan sosial lain.
Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri mengatakan, bantuan sembako Jabodetabek harus sudah 100 persen tersampaikan sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu, saat ini, pemerintah sedang melakukan alokasi besar-besaran untuk Jabodetabek yang harus menghadapi kebijakan PSBB.
Dalam penyalurannya, pemerintah memanfaatkan jasa ojek online dengan harapan distribusi dapat berjalan lebih cepat. Upaya ini juga diharapkan dapat membantu pengemudi ojek online di tengah tekanan pandemi. "Sehingga mereka tetap ada pendapatan yang sekarang sedang mengalami penurunan tajam karena Working From Home (WFH)," tutur Sri.
