REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rapat membahas mengenai keadaan pendidikan vokasi di Indonesia, arah kebijakan dan program vokasi Kemendikbud kedepannya.
Komisi X DPR RI juga mendorong Balitbang dan Perbukuan untuk melakukan penelitian khusus mengenai vokasi untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan.
“Kita ingin semuanya evidence based. Begitu banyaknya penelitian yang telah dilakukan harus menjadi dasar penentuan pembangunan vokasi yang memang menjadi salah satu fokus utama Kemendikbud di periode ini. Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografisnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam pesan singkatnya, Rabu (6/5).
Selain itu, Hetifah mendorong Kemendikbud untuk memasukkan substansi pendidikan vokasi kedalam cetak biru pendidikan nasional. Kata dia, masuknya rencana pembangunan vokasi ke dalam cetak biru sangat penting, demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang.
Jika tidak ada grand design yang memiliki kekuatan hukum, maka sangat rentan untuk tidak berlanjut di periode selanjutnya. "Oleh karena itu kita harus sama-sama berkomitmen untuk ini, dan cetak biru tadi harus dibuat dengan benar-benar berkualitas baik,mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan berbasis data,” jelasnya.
Hetifah yang merupakan wakil ketua umum Partai Golkar juga mengingatkan, perlunya Kemendikbud untuk menerbitkan kebijakan khusus pendidikan vokasi selama masa pandemi ini. Kata Hetifah, itu karena masih belum adanya ketidakpastian kapan akan keluar dari masa pandemi ini. Maka Kemendikbud harus menyiapkan skenario-skenario juga untuk anak SMK dan pendidikan vokasi lainnya.
"Karena rata-rata mereka belajar berbasis praktik, tidak bisa hanya teori secara daring. Harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas," ujar Hetifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika