REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) khusus warga yang terdampak Covid-19 berupa bansos sembako dan bansos tunai rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bansos sembako diberikan kepada warga di wilayah Jabodetabek, sedangkan bansos tunai atau BLT disalurkan kepada warga yang terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek.
“Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai juga bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri,” kata Mensos Juliari Batubara dalam konferensi pers, Jumat (8/5).
Ia menjelaskan, bansos khusus sembako ini diberikan kepada 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di Bodetabek selama tiga bulan. Bansos sembako disalurkan sebesar Rp 600 ribu per bulan, dengan mekanisme penyaluran tiap dua pekan sekali.
“Jadi tiap penyaluran itu nilainya Rp300 ribu. Jadi Rp 300 ribu kemudian dapat lagi Rp 300 ribu, sehingga total Rp 600 ribu dalam sebulan, kali tiga bulan,” jelas dia.
Presiden Jokowi pun meminta agar bansos sembako untuk warga Jabodetabek ini diberikan dalam enam tahapan, yang terdiri dari empat tahapan berupa paket sembako dan dua tahapan penyaluran dalam bentuk beras. Ia menyebut, bansos sembako untuk warga di Jakarta telah selesai didistribusikan. Sedangkan penyaluran bansos sembako untuk warga di Bodetabek baru dimulai pada hari ini, Jumat (8/5).
“Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras Bulog, kemarin dengan sembako, sekarang beras Bulog. Kemensos dengan Bulog sudah menyepakati bagaimana tahapan-tahapan pembagiannya sehingga nanti bisa total menjadi enam tahapan penyaluran,” tambah Juliari.
Sedangkan untuk bantuan sosial khusus yang diberikan kepada sembilan juta warga di luar Jabodetabek berupa bansos tunai atau BLT. Warga penerima bansos tunai ini akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per keluarga tiap bulan selama tiga bulan.
Mensos menjelaskan, data sembilan juta KPM tersebut berasal dari pemerintah kabupaten/kota di masing-masing daerah. “Jadi kami memberikan keleluasaan, kelonggaran kepada seluruh kabupaten kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan bansos tunai,” ucapnya.
Ia menegaskan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos hanya sebagai referensi data penerima bansos. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah bisa memberikan data yang akurat terkait warga yang layak menerima bansos tunai ini.
Untuk tahap pertama, bansos tunai ini disalurkan melalui rekening bank himbara. Juliari menyebut, bansos yang disalurkan melalui mekanisme inipun baru mencapai Rp 471,2 miliar atau sebanyak 785 ribu KK penerima.
Sedangkan bansos yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia baru didistribusikan kepada 1,8 juta keluarga penerima. Sehingga bansos tunai tersebut baru disalurkan kepada total 2,6 juta KK dari target 9 juta KK.
“Jadi kalau kita tambah antara yang melalui Bank Himbara melalui rekening transfer langsung sebesar 785 ribu KK, itu yang melalui rekening bank. Kemudian yang melalui kantor pos untuk tahap ini sebesar kurang lebih 1,8 juta KK. Kalau kita tambahkan per 9 Mei, kita harapkan bisa disalurkan untuk 2,6 juta KK,” jelas Juliari.
Mensos menyebut data keluarga penerima manfaat bansos tunai ini belum seluruhnya diterima Kemensos. Dari target 9 juta keluarga penerima bantuan, Kemensos baru menerima data dari pemda sebanyak 7,8 juta KK.
“Sehingga masih ada daerah-daerah yang belum mengirimkan datanya. Ini sudah kami informasikan agar segera mengirimkan datanya, yang jumlahnya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu dari daerah,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika