REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Syarif mengomentari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk bansos warga terdampak Covid 19, sehingga menyerahkan tanggung jawab ke pemerintah pusat. Syarif mengatakan pernyataan Menkeu itu ngawur.

"Pernyataan itu ngawur, karena sejak awal DKI sudah menyalurkan bansos jauh sebelum pemerintah pusat bergerak," kata Syarif yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD DKI kepada wartawan, Jumat (8/5).

Syarif menyebut tidak ada satupun pernyataan dari Gubernur dan pejabat instansi terkait DKI soal penyerahan tanggung jawab penyerahan 1,1 juta bansos warga di DKI ke pemerintah pusat. Karena dari pernyataan yang dikutip Menkeu itu, kata Syarif, sumbernya dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Menkeu kan ngomong sumbernya dari Menko PMK, tapi apakah Gubernur DKI dan pejabat DKI pernah ngomong seperti itu. Karena tidak pernah ada pernyataan itu, kecuali dari Menkeu dan Menko PMK," ujar Syarif.