REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah (pemda) diminta lebih selektif dan cermat dalam membagikan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah (APBD). Tujuannya, agar bansos yang dibagikan daerah tidak tumpang tindih dengan bantuan serupa yang berasal dari pemerintah pusat.
Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan, data penerima bantuan sosial tunai sebanyak 9 juta warga di luar Jabodetabek dihimpun dari pemda. Artinya, menurutnya, pemda memiliki pengetahuan yang lebih banyak untuk memastikan keluarga mana saja yang sudah mendapat bantuan pusat dan keluarga mana yang belum. Bagi yang belum menerima bantuan pusat, maka menjadi prioritas bagi daerah untuk diberikan bantuan.
"Karena datanya dari daerah yang Kemensos terima. Kita harap apabila daerah sudah kirim ke Kemensos untuk terima bansos tunai dari pusat, maka tidak diberikan lagi bansos tunai oleh Pemda. Datanya dari mereka sendiri, harusnya mereka sudah tahu sehingga bansos APBD tidak tumpang tindih," jelas Juliari dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/5).
Juliari menambahkan, data 9 juta KK penerima bansos tunai dikumpulkan dari pemerintah kabupaten atau kota. Hingga saat ini, baru 1,8 juta KK yang sudah mendapat bansos tunai yang dikirim melalui PT Pos Indonesia dan 785.000 KK yang ditransfer melalui bank BUMN. Total, baru 2,6 juta KK di luar Jabodetabek yang mendapat bansos tunai dari pemerintah pusat.
Sementara itu, pemerintah pusat sampai saat ini baru menerima 7,8 juta data penerima bansos dari targetnya 9 juta penerima bansos tunai di luar Jabodetabek. Artinya masih ada slot 1,2 juta penerima yang belum diajukan oleh pemda. Pemda diminta bergerak cepat agar sebanyak 9 juta penerima bisa didata dan penyaluran bansos tunai tahap pertama bisa rampung sebelum Lebaran.
