REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 diharapkan mampu menahan penurunan konsumsi masyarakat tidak semakin dalam di kuartal II 2020.
Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (8/5), mengatakan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 memang berpotensi lebih rendah dibanding pertumbuhan pada kuartal I 2020 yang sebesar 2,84 persen (year on year/yoy). Hal itu dikarenakan pada kuartal II (April hingga Juni 2020), penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih masif di berbagai wilayah di Indonesia. Akibatnya pengeluaran masyarakat di berbagai sektor, seperti transportasi, parawisata hingga pembelian barang tahan lama (durable goods) seperti pakaian, terhambat.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia sebelum pandemi Covid-19, selalu berada atau mendekati kisaran 5,0 persen.
“Di kuartal II mungkin konsumsi akan lebih rendah karena kita lihat mulai April, Mei ini PSBB sudah lebih masif di berbagai daerah,” ujar dia.
Dengan begitu, kata Sri Mulyani, penurunan laju konsumsi sulit terhindarkan sebagai dampak dari PSBB. Namun, pengeluaran beberapa sektor konsumsi masih menunjukkan tren positif di tengah pandemi virus corona baru seperti konsumsi makanan dan minuman hingga barang farmasi.
Pemerintah telah mendeteksi ancaman perlambatan konsumsi lebih dalam. Maka dari itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial khususnya penyaluran bagi masyarakat yang sudah masuk dalam kategori miskin.
“Jadi dalam hal ini strateginya adalah ekspansi penyaluran bansos hingga mendekati 60 persen dari total masyarakat Indonesia adalah yang bisa kita lakukan. Kami harap peta Covid-19 juga bisa menunjukkan terus tren pemulihan, dan ada penurunan pasien positif Covid-19," kata dia, seraya menambahkan total realisasi bansos yang dikucurkan mencapai Rp 65 triliun.
Jika perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia terus membaik,kata Sri Mulyani, bisa dimungkinkan terjadinya pelonggaran PSBB. Jika terealisasi maka hal itu akan membantu pertumbuhan konsumsi masyarakat. Namun jika perkembangan kasus Covid-19 belum menunjukkan perbaikan, pemerintah harus tetap memperketat PSBB yang akan berdampak pada laju konsumsi masyarakat.
Saat ini, kata dia, pemerintah menggunakan skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 mencapai 2,3 persen (yoy), setelah realisasi Produk Domestik Bruto di kuartal I 2020. Jika laju perekonomian masih sesuai dengan skenario pertumbuhan ekonomi 2,3 persen, maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan mampu bertahan di level positif.
Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dipercepat. Warga yang terdampak pandemi Covid-19 ditargetkan dapat menerima bantuan sosial sebelum Lebaran 2020 sehingga dapat merayakan Idul Fitri 1441 H.
"Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri," kata Menteri Sosial Juliari Batubara di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.
Terdapat empat jenis bansos yang dikelola Kemensos saat ini. Dua bansos bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima. Kemudian program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp 200 ribu per KPM.
Bansos kedua adalah bansos non-reguler khusus Covid-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.
"Kami tentunya sangat berkepentingan untuk koordinasi dengan daerah dalam rangka pendataan yang akurat sehingga pada saat penyaluran, baik bansos sembako maupun bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik," kata Juliari.
Kemajuan dari program BLT hingga saat ini sudah disalurkan melalui bank-bank di Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sekitar Rp 471,2 miliar atau kurang dari 9 persen.
"Selanjutnya ada juga yang melalui kantor pos per hari ini sedang berjalan untuk 1,8 juta KK, jadi klo kita tambah dengan yang melalui transfer bank Himbara sebanyak 785 ribu KK kemudian yang melalui kantor pos sebesar kurang lebih 1,8 juta KK totalnya per 9 Mei sudah tersalurkan untuk 2,6 juta KK," kata Juliari.
Di kantor pos nanti, para penerima manfaat akan diberikan undangan untuk mengambil uang ke kantor sesuai jadwal undangan yang diberikan.
"Nanti mereka akan dicek identitasnya lalu mendapatkan uang tunai Rp 600 ribu di kantor pos sementara yang 785 ribu penerima manfaat sudah langsung ditransfer ke rekening di bank Himbara," kata Juliari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika