REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) dan Duta Besar RI untuk Uzbekistan Sunaryo Kartadinata memberi gambaran tentang kerangka berpikir pendidikan untuk Indonesia Emas 2045. Ia menyebutkan, agar tercapai Indonesia Emas Indonesia harus meletakkan pendidikan dalam prioritas tertinggi.
"Seiring dengan ekonomi yang kuat, high employability dan dengan keadaan negara yang aman dan kokoh," kata Sunaryo, dalam Webinar Pendidikan Nasional dengan tema 'Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045' Kamis (7/5).
Ia menjelaskan, Indonesia emas mestinya dihuni oleh bangsa inovasi, mempunyai daya adaptasi tinggi. Di satu sisi, kekuatan budayanya tetap berdiri kokoh dan memiliki daya tahan hidup secara global dengan bangsa lain di dunia.
"Maka, di sanalah peran pendidikan, yaitu membawa manusia Indonesia mencapai ke arah itu," kata Sunaryo menambahkan.
Di dalam upaya mencapai Indonesia Emas, terdapat tujuh kondisi utama yang perlu dibangun dan dikokohkan. Ketujuh kondisi tersebut adalah misi pendidikan, keutuhan mindset pendidikan, strategi kebudayaan, pendidikan kehidupan nyata, karakter dan budaya damai, guru pemikir dan kepemimpinan pedagogis transpormatif.
Sementara itu, Guru Besar UPI, Muhammad Ali mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ada tiga kompetensi yang harus dimiliki manusia Indonesia. Hal ini berkaitan pula dengan berbagai perubahan di berbagai bidang yang sudah atau akan terjadi.
"Kompetensi yang dibutuhkan adalah kompetensi kognitif, yaitu higher order thinking skills (HOTS), kompetensi psikomotor yaitu higher order skills (HOS) dalam menggunakan teknologi digital, kompetensi afektif yaitu memiliki karakter dan terakhir kompetensi survival yaitu kecakapan belajar sepanjang hayat," kata dia.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan arah kebijakan pemerintah saat ini berusaha menjawab tantangan untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan, salah satunya adalah dengan pengembangan anak usia dini, afirmasi pendidikan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, dan profesionalisme.
Selain itu, ia menambahkan, arah kebijakan pemerintah juga menyentuh terkait pengelolaan dan penempatan guru, pembelajaran keterampilan abad 21, dan percepatan wajib belajar 12 tahun. Semua aspek tersebut tertera dalam strategi pemerintah untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas (RPJMN 2020-2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika