REPUBLIKA.CO.ID, REJANG LEBONG -- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu mempercepat proses penanaman bahan pangan cadangan Pemerintah pascapandemi Covid-19 di wilayah itu.
Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi ditemui di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Rejang Lebong, Sabtu (9/5), mengatakan penanaman bahan pangan cadangan pemerintah dengan jenis tanaman jagung oleh Pemkab setempat rencananya akan dimulai pada 15 Mei mendatang di lahan sport center di Desa Dataran Tapus, Kecamatan Bermani Ulu Raya.
"Di lahan milik sport center lebih kurang delapan hektare, disana akan kita lakukan penanaman perdana karena jika menunggu lahan lainnya yang masih dalam persiapan maka terlalu lama. Jadi sambil menunggu lahan lainnya ini sudah kita mulai tanam," ujar dia.
Program yang akan dilaksanakan Pemkab Rejang Lebong ini kata dia, sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat untuk menyiapkan bahan pangan pascapandemi Covid-19, berupa penanaman jagung dan padi yang akan dilaksanakan di sejumlah lokasi di daerah itu.
"Untuk penanaman padi ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena lahannya masih dalam proses pinjam pakai dengan Kementerian LHK, karena lahannya masuk dalam TNKS dengan luasan mencapai 8.000 hektare," kata Ahmad Hijazi.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rejang Lebong, Taman SP menambahkan jika penanaman jagung untuk bahan pangan cadangan pemerintah itu rencananya akan dilakukan diatas seluas 150 hektare, namun lahannya masih dalam persiapan sehingga mereka terlebih dahulu memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah.
"Stok bibit jagung komposit yang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan untuk penanaman seluas 150 hektare atau mencapai 3.750 kilogram (kg), di mana setiap hektarenya rata-rata membutuhkan bibit sebanyak 25 kg," jelas dia.
Penanaman jagung itu sendiri tambah dia, menyasar lahan-lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan seperti lahan sport center, lahan milik BPP yang ada di Rejang Lebong yang diperkirakan mencapai 20 hektare.
Perawatan lahan yang dijadikan penanaman bahan pangan pemerintah ini kata Taman, akan diawasi petugas penyuluh lapangan dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi dalam program padat karya dengan memanfaatkan dana desa setempat untuk pembiayaan pengolahan dan perawatannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika