Sabtu 09 May 2020 20:01 WIB

PSBB di Surabaya Diperpanjang Sampai 25 Mei

PSBB di kawasan Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kedua kanan), Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifudin (kiri) dan Ketua Gugus Tugas Kuratif COVID-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4/2020). Pertemuan yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Plt Bupati Sidoarjo, Plt Sekda Gresik dan sejumlah Forkopimda tersebut membahas rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya serta sebagian wilayah di Sidoarjo dan Gresik
Foto: ANTARA/Moch Asim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kedua kanan), Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifudin (kiri) dan Ketua Gugus Tugas Kuratif COVID-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4/2020). Pertemuan yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Plt Bupati Sidoarjo, Plt Sekda Gresik dan sejumlah Forkopimda tersebut membahas rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya serta sebagian wilayah di Sidoarjo dan Gresik

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan "Surabaya Raya" yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik diperpanjang.

"Perpanjangannya selama 14 hari atau dimulai 12 Mei 2020 hingga 25 Mei 2020. Kalau untuk PSBB yang tahap pertama akan berakhir 11 Mei 2020," ujarnya usai rapat evaluasi PSBB tahap pertama di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Sabtu (9/5).

Keputusan tersebut merupakan kesepakatan yang diambil Gubernur bersama Forkopinda Jawa Timur dan tiga kepala daerah yang mewakili Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Menurut dia, berdasarkan telaah dari para pakar epidemiologi tentang penyebaran COVID-19, sebanyak 70 persen orang terinfeksi dan proses infeksinya bisa tetap bergerak di atas 14 hari.

Maka, kata dia, 14 hari PSBB yang telah dilakukan di Surabaya Raya setelah ditelaah secara epidemiologi dinilai belum cukup untuk menjamin berhentinya penyebaran COVID-19.

"Dari telaah pakar epidemiologi terkait PSBB tahap pertama ini maka kami bersepakat dan setuju akan ada perpanjangan PSBB di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Ia mengatakan, keputusan untuk memperpanjang masa PSBB juga diambil setelah melihat hasil kajian epidemiologi yang menunjukkan pola penyebaran COVID-19 masih tinggi, terutama untuk Kota Surabaya.

Berdasarkan kajian sama, lanjut dia, disebutkan bahwa sebagian pasien yang terjangkit memiliki masa penularan lebih dari 14 hari.

"Hanya 30 persen orang-orang positif COVID-19 yang masa penularannya hanya 14 hari, kemudian 35 persen lainnya bisa menularkan hingga 21 hari. Dan sebanyak 15 persen orang yang terinfeksi masa penularannya mencapai 28 hari hingga 30 hari," tuturnya.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa fakta lain yang menjadi alasan perpanjangan PSBB yaitu belum tercapainya semua indikator keberhasilan sebagaimana dicantumkan dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Di antaranya yakni belum tercapainya penurunan jumlah kasus konfirmasi COVID-19, penurunan angka kematian dan tidak ada penyebaran ke area wilayah baru atau terjadinya transmisi lokal.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, pelaksanaan PSBB Gresik dan Sidoarjo dinilai nisbi berhasil karena terjadi penurunan tren persebaran penularan.

Sedangkan, Kota Surabaya masih perlu kerja keras lagi karena masih terus mengalami peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19.

"Karena memang PSBB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Kalau masyarakatnya kurang patuh dan disiplin, sekalipun diperpanjang lagi maka jumlah pasien akan tetap bertambah," tutur mantan menteri sosial tersebut.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement