REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir meminta pemerintah dan DPR benar-benar mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ABK WNI di kapal berbendera Cina. Sebab, hal itu menyangkut warga negara Indonesia.

Haedar menilai, ketegasan itu turut mencerminkan sikap dalam melindungi TKI dan warga negara Indonesia lain di luar negeri yang mengalami masalah. Termasuk, mereka yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Rakyat berharap pemerintah tegas dalam melindungi jiwa warga negaranya di manapun berada. Terlebih, Warga Negara Indonesia (WNI) itu tengah mengadu nasib di negeri orang dengan bertaruh nyawa," kata Haedar, Ahad (10/5).

Ia mengingatkan, jangan sampai muncul pandangan publik seperti selama ini. Tenaga asing di dalam negeri dimanjakan bagaikan raja, sedangkan tenaga kerja Indonesia di negeri orang sengsara laksana budak.