REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Badan urusan kemanusiaan PBB di Republik Afrika Tengah mengutuk serangan yang meningkat terhadap warga sipil dan organisasi kemanusiaan di bagian timur laut negara itu. Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Sabtu malam, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan mereka mencatat 10 serangan selama sembilan hari terakhir di kota timur laut Ndele.
"Situasi di lapangan tidak tertahankan. Serangan terhadap penduduk dan komunitas kemanusiaan harus dihentikan. Perempuan dan anak-anak secara khusus terekspos dan menanggung beban krisis yang berkepanjangan," kata Denise Brown, koordinator OCHA di Republik Afrika Tengah.
Dia meminta para pihak untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional untuk menghormati dan melindungi warga sipil dan pekerja kemanusiaan serta aset mereka. Pada 29 April, kekerasan meletus di Ndele, memaksa lebih dari 2.000 orang meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan.
Lebih dari 27 orang tewas dan setidaknya 56 terluka, menurut pernyataan itu. Brown menggarisbawahi bahwa orang hanya akan bisa kembali ke rumah dan tetap aman jika bentrokan yang sedang berlangsung berakhir.
Pertempuran antar-komunal, yang meletus pada 10 Maret 2020, berlanjut di wilayah tersebut. Bentrokan antara kelompok-kelompok saingan dalam beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran tentang perjanjian damai dan kemampuannya untuk mengakhiri kekerasan di negara itu.
Kekerasan telah melanda negara itu sejak pemberontak Seleka menggulingkan Presiden Francois Bozize pada 2013. PBB telah memaksa hampir setengah dari populasi negara itu untuk bermigrasi dan menjadi tergantung pada bantuan kemanusiaan, menurut PBB.
Kelompok-kelompok bersenjata masih mengendalikan petak besar negara kaya mineral itu. Tetapi kesepakatan damai yang ditandatangani setahun lalu antara pemerintah dan 14 kelompok pemberontak membawa perdamaian yang rapuh diberlakukan di bawah kepemimpinan Presiden Faustin Archange Touadera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika