REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemkot Sukabumi berupaya menyisir warga terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan provinsi terus. Salah satu caranya dengan menggulirkan inovasi dengan meluncurkan call center Halo Sosial Dinas Sosial yakni 0266-245223 dan Whatsapp (WA) 0857 2271 0261.

Selain itu aplikasi atau website penanganan Covid-19 yang didalamnya bisa mengecek warga yang mendapatkan bansos yakni www.covid19.sukabumikota.go.id. Peluncuran website ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan sembako secara simbolis dari wali kota kepada para camat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Selasa (12/5).

"Kami launching aplikasi penanganan Covid-19 atau website gugus tugas Covid-19 Kota Sukabumi yang di dalamnya ada menu bansos," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19. Pada momen itu hadir juga Wakil Wali Kota Sukabumi Andri S Hamami dan Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada.

Dalam website ini kata Fahmi, warga bisa melihat menu dirinya mendapatkan bantuan atau tidak. Ketika warga itu terdampak tapi tidak ada namanya, maka bisa mengontak Halo Sosial Dinsos yang disiapkan untuk warga terdampak.

"Laporan ini akan ditindaklanjuti dengan verifikasi, serta ketika dianggap layak akan diberikan bantuan dan tetap terverifikasi di wilayah," kata Fahmi. Intinya ketika warga tidak mendapatkan bantuan dari pusat dan provinsi maka akan diberikan bansos Pemkot Sukabumi.

Sebelumnya, bantuan sosial (bansos) sembako dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk warga terdampak Covid-19 mulai disalurkan Selasa (12/5). Pemberian bantuan sebanyak 10 ribu paket sembako ini akan diberikan secara bertahap dan sebelum Idul Fitri sudah tersalurkan semuanya. "Pemerintah daerah perlu menyiapkan jaring pengaman sosial untuk membantu warga terdampak Covid-19," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Khususnya diberikan kepada dua kelompok pertama keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan warga miskin baru non DTKS.

Fahmi menuturkan, pemkot menyiapkan paket bantuan untuk menyisir warga baik DTKS dan non DTKS yang tidak mendapatkan bantuan baik sumber pemerintah pusat dan provinsi. Sehingga yang belum memperolehnya, bisa mendapatkan bantuan dari kota.

"Targetnya warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pusat dan provinsi mendapatkan bantuan dari kota," ungkap Fahmi. Sehingga warga tidak perlu khawatir terutama yang terdampak dan berhak mendapatkan karena adanya bantuan pemda.

Pemkot juga akan melakukan evaluasi dalam proses pendistribudian termasuk ketika data bertambah akan ditambahkan alokasinya. Di mana saat ini penyaluran dilakukan bertahap 5 ribu paket pada pekan ini dan 5 ribu paket.

Ikuti Whatsapp Channel Republika