REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengkritik kinerja Kementerian Perdagangan soal masalah harga gula yang tak kunjung selesai sejak awal tahun. Ketua Umum Ikappi, Abdullah Mansuri menyatakan, persoalan gula seharusnya tidak menjadi masalah yang sulit karena pemerintah sudah memahami pola konsumsi gula nasional.

"Gula saja dari awal tahun tidak pernah ada selesainya. Ini tantangan kepada menteri-menteri, bisa kerja apa nggak?," kata Mansuri dalam keterangan pers, Rabu (13/5).

Mansuri menuturkan, pasokan gula yang masuk ke pasar memang sangat minim. Adapun permintaan gula tengah dalam fase penurunan karena tingginya permintaan terjadi sebelum lebaran.

Pihaknya pun menilai, Kementerian Perdagangan kurang responsif dalam menganangi komoditas pangan ketika mengalami gejolak. Koordinasi dan kerja sama lintas kementerian juga amat kurang sehingga setiap masalah komoditas lambat ditangani.

Soal adanya dugaan penimbunan gula oleh Presiden Joko Widodo, Mansuri mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Namun, seharusnya hal itu sudah bisa diatasi oleh Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, sekaligus KPPU.

"Ini kan bisa ditelusuri, jangan merasa pintar sendiri. Masalah komoditas dari awal tahun tidak pernah ada selesainya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas, Rabu (13/5) menyoroti harga gula yang tak kunjung turun. Presiden menyatakan bahwa rata-rata harga gula masih dihargai Rp 17.000-Rp 17.500 per, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 12.500 per kg.

Presiden pun meminta jajarannya untuk mengecek kembali ketersediaan gula serta proses distribusi gula. Presiden meminta agar harga gula kembali turun agar daya beli konsumen bisa naik di tengah pandemi Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika