REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Rabu membicarakan "kesepakatan abad ini” dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Berbicara kepada wartawan sebelum pertemuan, Pompeo mengatakan dirinya berharap untuk membuat kemajuan mengenai apa yang disebut rencana perdamaian.
Dia mencatat pertemuan juga akan membahas pengaruh Iran serta upaya Israel untuk membendung penyebaran virus corona. Pompeo dijadwalkan untuk bertemu kemudian dengan pemimpin partai Biru Putih, Benny Gantz, yang setuju dengan Netanyahu untuk membentuk pemerintah koalisi.
Menteri Luar Negeri AS tiba di Israel pada Rabu pagi untuk mengadakan kunjungan yang berlangsung selama beberapa jam. Duta Besar AS untuk Israel David Friedman tak hadir dalam penyambutan Pompeo karena masalah kesehatan, ungkap Kedutaan Besar AS.
Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan AS mengatakan Friedman mengalami masalah pernapasan dan dinyatakan negatif Covid-19. "Namun demikian, dengan sangat hati-hati, staf medis Departemen Luar Negeri telah merekomendasikan agar Duta Besar Friedman tidak berada dekat dengan Pompeo," kata pernyataan itu.
Israel diperkirakan akan melakukan aneksasi pada 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kepala Partai Biru dan Putih Benny Gantz. Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika itu melanjutkan rencana aneksasi, yang akan merusak solusi dua negara.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan apa yang disebut sebagai rencana perdamaian Timur Tengah dalam “Kesepakatan Abad Ini”, yang secara luas dikritik sebagai upaya melegitimasi pendudukan Israel atas tanah-tanah Palestina. Otoritas Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS tersebut, Israel akan mencaplok 30-40 persen tanah dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Rencana itu telah menuai kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerja Sama Islam yang mendesak "semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau untuk bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun".
Ikuti Whatsapp Channel Republika