REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyebut kebijakan restrukturisasi kredit akan memberikan dampak bagi likuiditas maupun pendapatan bagi perbankan. Hal ini menyusul adanya kebijakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok kredit dan berakibat pada berkurangnya likuiditas. Sementara penundaan pembayaran bunga berpengaruh pada pendapatan bank.

Sunarso menjelaskan, saat ini perseroan sedang mencari solusi atas berkurangnya likuiditas. Untuk itu, perusahaan menyiapkan dua skema yakni kekurangan likuiditas akan diatasi sendiri oleh bank dengan mencari pinjaman dan penempatan dana pemerintah untuk mengganti likuiditas. 

"Kebijakannya sedang diatur makanya nanti akan ada bank peserta, bank pelaksana, yang diskusinya masih terus berjalan. Harapannya semoga pemerintah menempatkan dana di perbankan yang melakukan restrukturisasi," kata Sunarso saat paparan kinerja BRI secara virtual, Kamis (14/5).

Meskipun demikian, Sunarso menegaskan perseroan telah berhasil memperoleh komitmen pinjaman luar negeri sebesar satu miliar dolar AS pada tahun ini untuk mengatasi permasalahan likuiditas. Adapun pinjaman tersebut diperoleh dalam skema club loan yang berasal dari 10 bank regional Asia, Eropa, dan Amerika. 

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur liabilitas dan meningkatkan net stable funding ratio, menjaga likuiditas valas, dan menyiapkan sumber pendanaan untuk ekspansi kredit.

"Kita dipercaya oleh internasional untuk club loan sebesar 1 miliar dolar AS dengan rate yang menurut saya sangat favorable," kata Sunarso.

Ia melihat, hal tersebut mengindikasikan kepercayaan investor asing terhadap BRI dan Indonesia masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian global. Terlebih lagi hal itu menjadi bukti Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika