REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19 bisa rampung sebelum perayaan Idul Fitri 1441 Hijriyah. Khofifah mengatakan, langkah tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta penyaluran BLT dana desa bisa rampung sebelum perayaan Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 24 Mei 2020.
"Pencairan BLT dana desa diarahkan Presiden sebelum Idul Fitri, seyogianya bisa cair semua," kata Khofifah di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (14/5).
Pencairan BLT dana desa sebelum perayaan Idul Fitri tersebut agar penerima bisa benar-benar merasakan manfaat bantuan tersebut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan di tengah pandemi Covid-19. Khofifah menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam waktu beberapa hari terakhir mendistribusikan BLT dana desa secara virtual.
Beberapa wilayah yang sudah melakukan pencairan 100 persen antara lain Lumajang dan Trenggalek. "Ini akan kita jadikan role model percepatan pencairan BLT dana desa," kata Khofifah.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, tercatat penyaluran BLT dana desa mencapai Rp 21,432 miliar yang diterima oleh 35.750 keluarga penerima manfaat. Mereka tersebar di 466 desa dari 15 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.
Berbagai bantuan disalurkan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya untuk mengurangi dampak ekonomi yang timbul akibat penyebaran Covid-19. Pemberian bantuan itu diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang mata pencariannya terganggu akibat adanya pandemi Covid-19, terutama bagi sektor pekerja informal.
Sebagai catatan, di wilayah Jawa Timur, seluruh kabupaten/kota telah ditetapkan menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Hal tersebut berarti di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat kasus positif Covid-19.
Secara keseluruhan, di Provinsi Jawa Timur terdapat 1.766 pasien positif Covid-19. Sementara itu, menurut data lainnya, sebanyak 1.963 berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan sebanyak 4.295 merupakan orang dalam pemantauan (ODP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika