REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan Indra Charismiadji berpendapat pemerintah tidak perlu terburu-buru menormalkan kembali kegiatan belajar di sekolah. Membuka sekolah saat pandemi Covid-19 belum benar-benar mereda berisiko memicu gelombang kedua penyebaran.
"Kondisi sekarang yang penting adalah kesehatan dulu. Menurut saya, tidak perlu memaksakan untuk masuk sekolah. Kalau masalah mulai tahun ajaran baru tapi online tidak apa-apa," kata Indra kepada Republika.co.id, Jumat (15/5).
Pria kelahiran Bandung, 9 Maret 1976 itu beranggapan, hal yang jauh lebih penting yakni pemerintah membekali guru dan murid dengan proses pembelajaran yang matang. Dengan begitu, para siswa bisa tetap belajar meski secara daring dan jarak jauh.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyusun tiga kemungkinan skenario kembali dibukanya sekolah pada 13 Juli mendatang. Menurut Indra, akan jauh lebih baik jika pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dua bulan terakhir diberlakukan.
Mengacu pada hasil analisis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Indra mendapati masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan PJJ. Sejumlah anak belum bisa mengikuti sistem belajar tersebut karena beragam kendala. Selain itu, guru juga belum maksimal mengajar.
Indra beranggapan, sudah sepatutnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta memiliki data lengkap jumlah anak yang sudah belajar dan yang belum. Apabila terkendala, temukan faktor apa yang menyebabkan dan mencari solusinya bagi murid tersebut.
Begitu pula dengan sejumlah guru yang belum dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi. Dia mengatakan, tidak sedikit guru yang belum mengelola PJJ dengan menarik, hanya memberikan tugas dan soal-soal sehingga para siswa justru merasa stres.
"Harus dikaji dulu kondisi sekarang seperti apa. Mulai dari berapa anak yang belajar, dan yang tidak belajar kenapa. Kalau tidak belajar karena guru, masa liburan bisa jadi masa pelatihan guru," ujar pengagas konsep belajar berbasis teknologi E-Sabak itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika