REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengusulkan agar tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada pertengahan Juli. FSGI tidak sepakat apabila tahun ajaran baru diundur ke Januari 2021.
"FSGI meminta tahun ajaran baru tetap pertengahan Juli tetapi jangan dipaksakan masuk," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (15/5).
Satriwan mengaku ragu sebagian maupun semua murid di DKI Jakarta bisa kembali ke sekolah pada 13 Juli mendatang. Dia menyarankan agar pemerintah tidak gegabah dan mematangkan koordinasi dengan semua pihak.
Menurut Satriwan, ada banyak pertimbangan sebelum memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Orang tua pun belum tentu yakin putra-putri mereka kembali ke sekolah jika situasi masih penuh ketidakpastian.
Harus ada data dan informasi jelas terlebih dahulu mengenai zona hijau yang terjamin bebas penyebaran Covid-19. Satriwan mengatakan, jangan sampai guru dan siswa menjadi korban akibat keputusan yang tergesa-gesa.
Ketika koordinasi pemerintah sudah berjalan lancar dan sekolah di zona hijau kembali dibuka, tetap ada banyak aspek yang perlu dipikirkan. Salah satunya, pengenalan lingkungan sekolah (PLS) di tahun ajaran baru.
FSGI mendesak penerbitan Permendikbud terkait pelaksanaan PLS di masa Covid-19, yang dikombinasikan dengan protokol kesehatan. Interaksi siswa tetap harus diatur, termasuk penyediaan masker dan cairan sanitasi.
Selain itu, banyak efek domino yang harus dipikirkan ulang. Misalnya, pengaturan tempat duduk siswa yang berjarak tentunya membuat peningkatan kebutuhan ruang belajar dan bisa mendampak pula pada jam mengajar guru.
Ketimbang bertaruh dengan ketidakpastian, Satriwan menyarankan pemerintah mengevaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring dan luring yang saat ini berlaku. Besar kemungkinan penerapannya berlanjut satu semester ke depan.
"Masih ada laporan siswa tidak punya gawai atau di rumah hanya ada satu ponsel dipakai orang tua yang menjadi ojek online. Oleh karena itu kami meminta dinas dan kepala sekolah memastikan semua anak DKI terlayani," kata Satriwan.