REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insinyur ITB, Hafidz Ary Nurhadi, mengatakan kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini terkait pencegahan Covid-19 tidak berdasarkan data. Terkait hal ini, ia menyarankan cara tes khusus yang disebut mass pool test.
Hafidz menjelaskan, jenis tes yang ia gagas membutuhkan biaya yang relatif lebih murah dari swab test biasa. Selain itu, hasi tes bisa dijadikan data yang disimpan pemerintah untuk mendasari semua kebijakan yang dilakukan.
Ia menjelaskan, mass pool test berarti melakukan tes secara massal dalam satu waktu. Pada tes jenis ini, sampel yang didapatkan dari sejumlah orang dijadikan satu untuk dideteksi apakah terdapat virus corona atau tidak.
"Misal 50 orang yang dites, kalau dengan pool test, 50 orang ini sampelnya digabung, dijadikan satu sifat, baru dimasukkan ke mesin deteksi," kata Hafidz, dalam sebuah diskusi daring, Jumat (15/5).
Ia mencontohkan konsep besar dari ide ini. Misalnya, satu kota dalam waktu satu hari dilakukan lockdown total untuk melakukan tes ini. Setiap orang diambil sampelnya untuk kemudian dikumpulkan paling tidak sebanyak satu RT.
Hasil tes satu RT itu dimasukkan ke wadah-wadah yang dibagi per-RT. Setelah ditemukan hasilnya, maka RT yang tidak ditemukan virus bisa lepas lockdown, sementara yang terdapat kasus positif dilockdown satu RT itu. Dengan demikian, warga RT yang tidak dilockdown bisa tetap bisa melakukan aktivitasnya. Hal ini berarti perekonomian masyarakat kembali bergerak.
Selanjutnya, RT yang terdapat kasus positif dilakukan tes yang kedua kalinya. Namun, kali ini tes dilakukan pada setiap rumah dan anggota keluarga. Sekitar hari kelima atau enam, apabila proses pendeteksian cepat maka sudah diketahui rumah mana saja yang positif Covid-19 dan yang negatif.
"Cek ke rumah yang terinfeksi, apakah dia punya gejala atau tidak. Kalau punya dia dikarantina ke rumah sakit, kalau tidak dia dikarantina di rumah," kata Hafidz.
Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu memberikan bantuan ekonomi kepada seluruh masyarakat yang terdampak PSBB. Bantuan yang diberikan bisa disesuaikan kepada keluarga yang positif Covid-19 dan termasuk miskin.
"Mass pool test ini kita lakukan karantina selektif. Kedua, bantuan searah, kita berikan hanya untuk orang-orang yang terinfeksi dan butuh bantuan," kata Hafidz.
Apabila ini lancar dilakukan, maka PSBB tidak perlu diterapkan. Masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa sehingga perekonomian mereka tidak terganggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika