REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Indonesia telah memenuhi syarat untuk membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi. Namun pembukaan aktivitas ini harus dilakukan secara bertahap, karena grafik kasus setiap wilayah berbeda-beda, setelah PSBB diberlakukan.
"Wilayah yang sudah layak dibuka kembali termasuk Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia,” kata peneliti LSI Ikrama Masloman, keteranan pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (16/5). Dalam keterangan pers disebutkan LSI menggelar 'Konferensi Pers Analisis Survei Nasional Indonesia Kembali Bekerja?'.
Ikrama menyebut riset dilakukan dengan metode kualitatif yaitu studi data sekunder periode. Tiga sumber data yang digunakan: Data Gugus Tugas, Data Worldometer, dan data WHO.
LSI Denny JA menyebut diharapkan dibukanya kembali atau dilonggarkannya PSBB, tak berakibat pada makin terpaparnya warga terhadap penyakit covid-19, dan tak makin terkaparnya ekonomi rumah tangga dan nasional Indonesia.
Analisis survei LSI menyebut sudah kurang lebih 5 minggu, sejak pertama kali PSBB diberlakukan di Indonesia. Selama itu aktivitas warga dan bisnis dibatasi melalui aturan PSBB. Kini data nasional menunjukan bahwa tren penambahan kasus baru terlihat mulai mendatar (statis) di kurva. Di sejumlah wilayah justru trennya mulai menurun.
Namun sebaliknya, dampak negatif terhadap ekonomi memuncak. Data menunjukan peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.
LSI Denny JA menemukan setidaknya ada tiga latar belakang Indonesia perlu bekerja kembali secepatnya. Pertama, sebelum Indonesia, telah banyak negara di dunia yang telah membuka kembali aktifitas warga dan ekonominya. Di bulan April, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria, Norwegia, Denmark, Yunani, dan juga New Zealand (non Eropa), telah melonggarkan kebijakan “lockdown”-nya. Pada awal Mei, diikuti oleh negara Eropa yang lain, seperti Portugal, Spanyol, Belgia, Italia dan Perancis.
Dalam kebijakan membuka kembali aktifitas warga dan ekonomi, menurut LSI Denny JA, sejumlah negara tersebut punya detil-detil kebijakan yang berbeda-beda. Namun ada persamaan dari kebijakan aktifitas ekonomi yang dibolehkan. Di antaranya; usaha kecil menengah, toko-toko kebutuhan pokok harian, toko buku, toko pakaian, dan taman publik, dibolehkan mulai dibuka, Namun pembukaan tetap dengan tetap menjaga aturan social distancing. Sedangkan bar, restoran dan kafe belum diijinkan buka hingga Juni 2020.
Alasan kedua, karena vaksin baru ditemukan paling cepat satu tahun lagi. Indonesia tak mungkin menunggu hingga vaksin benar-benar ditemukan.
Menurut para pakar, termasuk Dr. Anthony Fauci, vaksin paling cepat ditemukan 12 bulan sejak virus diteliti. Artinya jika berhasil antara Februari – Juni 2021 baru vaksinnya tersedia. Proses produksi dan distribusi juga akan memakan waktu hingga vaksin tersebut bisa digunakan di Indonesia.
Padahal, menurut LSI Denny JA, hingga Mei 2020, dilaporkan bahwa efek ekonomi Corona mulai terasa di Indonesia. Organisasi APINDO melaporkan bahwa data mereka menunjukan terdapat kurang lebih 7 juta karyawan yang di PHK pada Mei 2020. APINDO juga mengingkatkan bahwa terdapat 30 juta karyawan di bidang properti yang juga terancam di PHK jika pandemi belum bisa diatasi (undercontrol).
Alasan ketiga, Menurut LSI Denny JA, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Selain angka pengangguran yang makin tinggi, efek ekonomi yang terasa adalah turunnya pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target. Hal ini dapat mengakibatkan dampak ekonomi ke semua sektor atau krisis ekonomi. Jika aktivitas ekonomi tak segera dibuka kembali, maka pemulihan ekonomi Indonesia akan melalui jalan yang panjang dan terjal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika