Senin 18 May 2020 09:45 WIB

Parlemen Israel Setuju Pemerintahan Baru Netanyahu

Parlemen Israel menyetujui pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Parlemen Israel menyetujui pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu . Ilustrasi.
Foto: AP Photo/Ariel Schalit
Parlemen Israel menyetujui pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu . Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Parlemen Israel menyetujui pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Ahad (17/5). Pengesahan ini mengakhiri lebih dari satu tahun kebuntuan politik akibat pertarungan dengan oposisi Benny Gantz.

Anggota parlemen mengesahkan pemerintahan baru dengan suara 73 banding 46. "Rakyat menginginkan persatuan dan itulah yang didapatnya," kata Netanyahu kepada parlemen dengan menyebutkan keinginan untuk menghindari pemilihan keempat dan perlunya pertempuran nasional melawan krisis virus corona.

Baca Juga

Kabinet baru akan memiliki 36 menteri. Beberapa daftar telah dibuat untuk memastikan Netanyahu dan Gantz dapat membawa sosok loyalis. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menyatakan alasan kesehatan masyarakat di belakang koalisi adalah hal yang lucu.

Keputusan Netanyahu untuk berbagi kekuasaan dengan pemimpin Blue and White Party membuka jalan untuk melanjutkan aneksasi bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki. Setelah tiga pemilihan yang gagal, Netanyahu akan tetap menjadi perdana menteri selama 18 bulan sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada saingan yang sekarang sudah menjadi mitra barunya.

Dengan kembali memimpin Israel, Netanyahu dapat mendorong maju rencananya untuk memperluas kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi dan Lembah Yordan di Tepi Barat. "Wilayah-wilayah ini adalah tempat bangsa Yahudi dilahirkan dan bangkit. Sudah saatnya untuk menerapkan hukum Israel pada mereka dan menulis bab besar lain dalam sejarah Zionisme," katanya.

Gantz yang merupakan mantan kepala angkatan bersenjata akan menjadi menteri pertahanan Netanyahu. Dia pun akan akan bertukar posisi ketika Gantz mengambil alih pimpinan negara.

Dengan asumsi pergantian jabatan begitu Netanyahu menyerahkan ke Gantz, dia berharap menghindari keharusan mengundurkan diri. Aturan hukum yang berlaku memungkinkan seorang perdana menteri tetap di kantor bahkan jika dituduh melakukan kejahatan.

Pemimpin terlama Israel ini pertama kali berkuasa pada tahun 1996 dan telah melayani tiga periode berturut-turut sejak 2009. Dia diadili pada 24 Mei atas tuduhan suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan yang telah dibantah olehnya.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement