REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara menilai kebijakan Bupati Indra Yasin menerima para jamaah tabligh (JT) Indonesia dari Bangladesh, sangat tepat dan merupakan solusi.

"Kebijakan itu adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya, juga membantu Presiden dalam penanganan Covid-19 secara global," ujar Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Senin (18/5).

Perjalanan yang ditempuh oleh para jamaah tersebut sudah pasti melewati pemeriksaan ketat, sebab dilakukan antarnegara dan antarprovinsi.

Mereka pun telah melalui pemeriksaan di bandara-bandara yang dilewati, bahkan melalui perjalanan darat dengan pemeriksaan berlapis di setiap pintu masuk, maka saat akan masuk ke Provinsi Gorontalo melalui Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara, tidak ada alasan menolak kedatangan tersebut.

Apalagi diikuti dengan keputusan bupati yang langsung mengarantina ketujuh jamaah, lima di antaranya asal Kecamatan Tolinggula, 1 dari Kota Gorontalo dan 1 jamaah dari Kabupaten Boalemo. "Bayangkan jika mereka tidak diterima, kemana mereka harus kembali? Maka negara perlu hadir memberi solusi seperti yang telah dilakukan Bupati," ujar Roni yang mendukung keputusan tersebut.

Kedatangan para jamaah dari Bangladesh, dilakukan sesuai protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19, berbeda dengan kedatangan para jamaah ijtima dari Gowa, Sulawesi Selatan, yang tidak langsung dikarantina, sama halnya dengan penumpang KM Sabuk Nusantara dari Nunukan, Kalimantan Utara, yang turun di Pelabuhan Kwandang.

"Mereka dilepas, dianjurkan mengarantina diri sendiri di rumah masing-masing, tentu kondisi tersebut menjadi pengalaman penting, maka keputusan Bupati terhadap jamaah dari Bangladesh lagi-lagi dinilai tepat," kata politikus NasDem tersebut.

Bupati sebagai kepala daerah di kabupaten ini, telah menunjukkan kehadiran negara dalam menangani rakyatnya di tengah pandemi COVID-19. "Ini adalah solusi yang patut diapresiasi," kata Roni lagi.

Dia berharap, mulai saat ini agar penanganan kedatangan atau orang masuk maupun berbagai bentuk kondisi yang terjadi di pintu-pintu masuk perbatasan, agar dilaporkan para petugas ke Gugus Tugas.

Kemudian, disampaikan ke kepala daerah, dan seluruh laporan yang masuk agar sama dan berjenjang, untuk memudahkan penanganan yang dilakukan berdasarkan satu keputusan yang sama. "Jangan ada laporan berbeda, sebab dampaknya dapat berakibat pada keputusan penanganan yang berbeda dan ini tidak boleh terjadi dalam menangani pandemi ini," ungkap Roni.

Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin melalui rapat secara webinar dengan unsur forkopimda dan kepala daerah di Gorontalo, pada Ahad (17/5), telah menyampaikan permohonan maafnya kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, atas lolosnya tujuh warga jamaah tabligh tersebut. Dia mengaku, sudah mengambil langkah untuk mengarantina mereka di Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki (ZUS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika