Senin 18 May 2020 16:04 WIB

Australia Puji Dukungan Global untuk Evaluasi Virus Corona

Lebih dari 120 negara mendukung penyelidikan yang tidak memihak terhadap Covid-19

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lebih dari 120 negara mendukung penyelidikan yang tidak memihak terhadap Covid-19. Ilustrasi.
Foto: Martial Trezzini/EPA
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lebih dari 120 negara mendukung penyelidikan yang tidak memihak terhadap Covid-19. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY - Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Marise Payne memuji dukungan lebih dari 120 negara tentang resolusi evaluasi bertahap awal munculnya dan penanganan Covid-19 kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dia telah mendapatkan mosi dukungan dari 122 negara yang akan membuka jalan bagi penyelidikan yang tidak memihak, independen, dan komprehensif.

Draft mosi dukungan ke WHO ini didukung oleh 122 negara termasuk anggota Uni Afrika, Grup Afrika, Inggris, Rusia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru serta Indonesia. Draft itu juga memuat seruan peninjauan sistemik terhadap respons dunia terhadap Covid-19.

Baca Juga

Mosi terbaru ini menyerukan kepada Direktur Jenderal WHO untuk memulai proses bertahap evaluasi yang tidak memihak, independen, dan komprehensif, termasuk menggunakan mekanisme yang sudah ada. "Jika perlu, untuk meninjau pengalaman yang diperoleh dan pelajaran dari koordinasi WHO soal respons kesehatan Covid-19. Proses ini harus diluncurkan pada saat yang tepat dan dalam konsultasi dengan negara-negara anggota WHO," demikian bunyi draft tersebut.

Payne menyambut gerakan itu. Dia mengatakan secara khusus merujuk pada perlunya memandang penanganan Covid-19 yang tidak memihak, independen, dan komprehensif. "Mereka adalah tiga faktor yang secara khusus kami cari," katanya kepada wartawan di Sydney seperti dikutip Guardian, Senin.

"Perdana menteri dan saya juga telah membahas sejumlah mekanisme dalam WHO, termasuk badan penasehat pengawasan independen mereka, yang memiliki kapasitas untuk melakukan beberapa pekerjaan ini. Tetapi itu harus ditentukan setelah resolusi ditangani oleh Majelis Kesehatan Dunia (WHA)," ujarnya menambahkan.

Payne mengatakan Australia telah fokus pada pencapaian hasil paling produktif dan telah bekerja dengan UE dan banyak negara lainnya dalam mendukung resolusi ini. Perdana menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan Selandia Baru mendukung gerakan tersebut karena masuk akal untuk mempelajari pelajaran Covid-19.

"Kami tidak tertarik untuk disalahkan, kami hanya tertarik untuk belajar," kata Ardern kepada Sky News.

Australia terdaftar sebagai salah satu dari banyak sponsor gerakan ini. Negara tersebut akan melakukan sesi virtual pengambilan keputusan tahunan WHO diadakan pada Senin dan Selasa.

Senator New South Wales Concetta Fierravanti-Wells mengatakan kepada 2GB bahwa mosi tersebut telah sangat dipermudah. Menurutnya, hanya dari pembacaan sepintas tampaknya tidak memiliki referensi ke China. Sebelumnya, Payne mendorong digelarnya penyelidikan global atas asal-usul pandemi Covid-19, termasuk upaya penanganan yang dilakukan China di kota Wuhan.

Payne mendapatkan dukungan internasional yang ia nilai sebagai kemenangan bagi masyarakat dunia. Australia memang negara paling vokal atas seruan penyelidikan independen soal korona di China. Meski Pemerintah China langsung menolak usulan ini dan menilai usulan Australia hanya manuver politik melawan China belaka. 

Namun Payne menolak isu bahwa Australia saat ini sedang dalam perang dagang dengan China. "Canberra akan menangani masalah pada kemampuan mereka saat mereka muncul," katanya.

Menteri Pertanian Australia David Littleproud mengatakan bahwa dia telah menghubungi mitra China-nya yang telah menyarankan agar mereka dapat mengatasi masalah melalui saluran tingkat resmi. Pemerintah Australia telah membuka pintu untuk membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia jika China melanjutkan dengan rencana untuk mengenakan tarif sekitar 80 persen pada impor gandum Australia.

Indonesia turut terdaftar sebagai co-sponsor dari resolusi ini. Hal itu dikonfirmasi oleh pelaksana tugas juru bicara Kementrian Luar Negeri Teuku Faizasyah. "Di rancangan resolusi yang Indonesia menjadi co-sponsor, tidak ada kata inquiry atau investigasi, yang ada evaluation dengan menggunakan existing mechanism," kata Faiza kepada Republika.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement