REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Ron Dermer telah melobi para pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump dan Kongres terkait ankesasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat yang diduduki. Lobi tersebut bertujuan meyakinkan mereka agar memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melakukan aneksasi.
Menurut TV Channel 13 Israel, Dermer melobi orang-orang yang dekat dengan Presiden Trump dan beberapa anggota parlemen Senat. Dermer khawatir bahwa calon presiden Demokrat Joe Biden akan mengalahkan Trump dalam pemilihan presiden November.
"Israel harus melanjutkan aneksasi sekarang karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pemilihan dan Biden mungkin menang. Kami memiliki jendela peluang dan kami perlu menggunakannya," ujar Dermer yang dikutip dari situs berita Axios.
Dermer maupun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu khawatir bahwa akan ada perubahan serius dalam pandangan AS tentang Palestina dan Israel jika Biden memenangkan pemilihan presiden. Sebelumnya, Biden berjanji akan memulihkan bantuan AS kepada Palestina apabila terpilih sebagai presiden.
Presiden Trump telah memangkas hampir sebua bantuan AS untuk Palestina, termasuk bantuan tahunan untuk Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebesar 360 juta dolar AS. Biden mengatakan, dia berkomitmen untuk melanjutkan bantuan ekonomi dan upaya bantuan keamanan untuk Palestina. Menurutnya, jika bantuan tersebut digunakan dengan tepat, maka juga dapat menguntungkan Israel.
Pada Ahad lalu, Netanyahu menyatakan bahwa aneksasi permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki harus segera dilaksanakan. Dia mengatakan, wilayah tersebut adalah tempat kelahiran bangsa Yahudi, sehingga sudah waktunya untuk menerapkan hukum Israel.
"Ini tidak akan menjauhkan dari (rencana) perdamaian (Timur Tengah). Itu akan membawanya lebih dekat. Permukiman ini akan menjadi bagian dari Israel dalam skenario apa pun," ujar Netanyahu.
Berita ini diterbitkan di: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-envoy-asks-us-officials-to-approve-annexations/1845777
Ikuti Whatsapp Channel Republika