REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menanggapi keberatan yang disampaikan Pemerintah Indonesia mengenai informasi keliru mengenai kelapa sawit. Informasi tersebut menyiratkan seolah-olah minyak kelapa sawit buruk bagi kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Tanggapan itu ditunjukkan dengan perbaikan informasi mengenai sawit yang dipublikasikan pada laman resmi kantor regional WHO untuk wilayah Mediterania Timur (EMRO) dan Eropa pada 25 Maret 2020. Walaupun demikian, WHO belum memberikan surat tanggapan resmi terhadap nota keberatan yang dilayangkan Pemerintah Indonesia pada 27 April 2020.
"WHO sudah bereaksi, sebagaimana kita lihat flyer (brosur) sudah direvisi oleh dua kantor regional. Artinya, WHO pusat telah memberi instruksi (untuk perbaikan itu). Apakah itu cukup? tentu kita belum puas, karena satu sisi kita akan terus ingatkan WHO mengenai pentingnya menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan terukur," kata Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hari Prabowo, saat sesi seminar virtual di Jakarta, Rabu (20/5).
Ia menerangkan dua kantor regional WHO di Mediterania Timur dan Eropa pada 25 Maret mengeluarkan panduan nutrisi yang sebaiknya dikonsumsi masyarakat selama pandemi Covid-19. Dalam panduan itu, menurut Hari, ada informasi yang mengaitkan langsung produk-produk tertentu seperti minyak sawit dan minyak kelapa seolah-olah dapat menjadi penyebab penyakit menular.
Pejabat Kemlu RI itu menambahkan panduan dua kantor regional WHO itu mengabaikan sumber ilmiah lain yang menunjukkan minyak kelapa sawit juga memiliki manfaat untuk kesehatan, salah satunya terkait daya tahan atau imunitas tubuh.
WHO pada 2019 menyampaikan pernyataan perlu ada penelitian yang independen dan menyeluruh mengenai kelapa sawit. "Itu yang kami ingatkan kembali ke WHO, itu posisi resmi kalian yang disampaikan pada tahun lalu," ujar dia saat sesi seminar.
Ia menjelaskan Pemerintah Indonesia mendukung langkah WHO yang mengingatkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat selama pandemi. "Tetapi, jangan terlalu menyederhanakan hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan pemahaman salah pada orang awam," tambah Hari.
Selang satu hari setelah panduan itu dikeluarkan WHO, Pemerintah Indonesia melayangkan nota diplomatik yang memprotes informasi keliru tersebut. Tidak hanya pemerintah pusat, perwakilan Pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss, juga menyampaikan keberatan yang sama.
"Isi respons kita didasari data, sampai ada footnote-nya (catatan kaki) yang merujuk pada bukti saintifik," ujar dia.
Di samping Indonesia, Malaysia juga menyampaikan keberatan terhadap isi panduan nutrisi dua kantor regional WHO itu. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang menyuplai lebih dari 80 persen kebutuhan kelapa sawit dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika