REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengakui pendataan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 masih mengalami kesulitan. Namun, Kemenkopolhukam memastikan terus mengontrol penyaluran bansos agar tepat sasaran.

"Permasalahan yang kita hadapi soal bansos ini adalah pendataan di masing-masing daerah mengalami kesulitan. Karena kita ingin by name dan addres," kata Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto saat Diskusi Publik Virtual, bertema "Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Tengah Covid-19, yang digelar Majelis Nasional KAHMI, di Jakarta, Rabu (20/5).

Pendataan untuk sembako dan lainnya, kata dia, sudah hampir 100 persen, sementara untuk dana desa masih 15-20 persen. "Tetapi kita kontrol terus diharapkan bantuan sosial bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Terkait persoalan keamanan di tengah pandemi Covid-19 ini, kata Rudi, terjadinya peningkatan kriminalitas. Hal itu, lanjut dia, disebabkan kesulitan kehidupan masyarakat di tengah pandemiini. Bahkan, program asimilasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, kata Rudi, secara tidak langsung meningkatkan angka kriminalitas di tanah air.

"Namun, BNPT, BNN dan aparat kepolisian bekerja ekstra keras dalam meredam kriminalitas yang terjadi saat ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika