REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen menanggapi terkait ramainya tanda pagar (tagar) 'Indonesia Terserah' yang bersliweran di dunia maya. Melihat kritik tersebut, ia meminta agar pemerintah merapikan kembali kebijakan-kebijakan antarkementerian yang tidak terpadu. Menurutnya ada beberapa kebijakan penanganan Covid-19 yang saling bertolak belakang, seperti misalnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan kebijakan transportasi antarkawasan.
"Kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, menjadikan warga semakin bingung sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Komunikasi mitigasi pandemi tidak komprehensif, dan fakta di lapangan menujukkan itu," kata Nabil dalam keterangannya, Rabu (20/5).
Ia menilai, pemerintah harus mendengarkan suara publik melalui tagar tersebut. Menurutnya tagar itu muncul setelah adanya fakta banyaknya orang antre berkerumun di bandara Soekarno Hatta untuk perjalanan keluar daerah.
"Tentu saja, fakta ini harus diikuti dengan investigasi yang komprehensif, apakah kelalaian dari pihak regulator bandara, maskapai penerbangan, atau justru dari kebijakan pemerintah? Jadi, harus diletakkan pada konteks yang tepat. Saya sendiri melihat memang ada yang keliru, dan harus segera dibenahi dalam konteks itu," ujar ketua umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia yang selama ini berjuang menangani korban Covid-19. Tidak hanya itu, dukungan juga perlu diberikan kepada orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid19.
"Jadi jelas bahwa jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antar kementrian/antar pejabat yang tidak terpadu," ujarnya.
Tagar 'Indonesia Terserah' sempat meramaikan jagat dunia maya beberapa hari terakhir. Konten itu diunggah oleh tenaga medis berpakaian APD lengkap menunjukkan kertas bertuliskan Indonesia Terserah, dengan disertai ironi berupa foto kerumuman masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika