REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi mendorong peningkatan ekspor ikan arwana di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya mendorong peningkatan devisa.
Dalam rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk dari pengusaha budidaya ikan arwana serta perusahaan logistik, Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan akan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi guna mendorong ekspor arwana."Kalau ada hal atau regulasi yang dinilai belum pas mari kita bahas bersama. Selama itu untuk kepentingan nasional kita akan berbuat sesuatu," kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Ketua Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) Sugiharto memaparkan masalah yang tengah dihadapi dunia ikan hias saat pandemi COVID-19.Menurut dia, ada lima dampak dan permasalahan yang muncul akibat pandemi yaitu pasar dalam negeri yang terganggu, pasar luar negeri kini tergantung transportasi, tarif kargo pesawat yang sudah sangat tinggi; transportasi darat melalui kereta yang dihentikan, dan terdapat hambatan mengenai kebijakan perizinan ekspor."Khusus arwana dengan adanya kewenangan beralih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke BKPM sejak Februari sampai saat ini masih mengalami keterlambatan hingga 40 izin perusahaan arwana tertunda sehingga menghambat ekspor," ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Sugiharto meminta agar Rencana Aksi Nasional Ikan Hias yang digagas oleh Kemenko Maritim dan Investasi sejak 2017 bisa segera disahkan dan diterima menjadi program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Adanya dukungan dari KKP terhadap pembudidaya ikan hias yang memiliki potensi budi daya akan mendukung mereka untuk merebut pasar dunia melalui penyelenggaraan pameran ikan hias skala internasional.Ia juga meminta dukungan pemerintah untuk mengambil langkah pendekatan ke Pemerintah China yang berencana melarang importir arwana dari Indonesia, penambahan penerbangan pagi dari Pontianak ke Jakarta, dan percepatan penanganan perizinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika